Buntut Saling Sindir Purbaya-Trenggono, Analis Ingatkan Persepsi Publik Kabinet Tak Kompak

Suara.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai adanya tantangan dalam koordinasi komunikasi antarpejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih, buntut perbedaan pandang antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelauatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Meski perbedaan pandang di kabinet hal wajar, tetapi sindiran dan pernyataan terbuka kedua menteri di ruang publik menjadi sorotan.

Arifki mengatakan publik dapat menangkap narasi tidak selaras antara Purbaya dan Trenggono sebagai persoalan koordinasi.

“Ini bukan semata soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana koordinasi komunikasi dijalankan. Jika antarmenteri menyampaikan pesan yang berbeda tanpa penjelasan yang terintegrasi, yang muncul adalah kesan tidak kompak,” kata Arifki, Kamis (12/2/2026).

Arifki menekankan pentingnya bagi para menteri untuk memastikan tidak muncul persepsi adanya kubu-kubu di dalam kabinet.

Mengingat para menteri adalah pembantu presiden yang seharusnya berada dalam satu garis kepemimpinan sehingga perlu menunjukkan soliditas dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto.

Terlepas dari itu, Arifki menyampaikan persepsi ketidaksinkronan komunikasi berpotensi memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Ia berujar dalam sistem presidensial, soliditas kabinet menjadi salah satu indikator stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

“Perbedaan itu wajar dalam proses internal. Namun, ketika dikomunikasikan tanpa koordinasi yang memadai, publik bisa menilai ada lemahnya pengelolaan komunikasi pemerintah. Ini yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada persepsi terhadap kinerja pemerintah,” kata Arifki.

Baca Juga: Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar

Penguatan mekanisme sinkronisasi lintas kementerian menjadi penting, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam penyampaian pesan kepada publik.

Ia mengatakan dengan komunikasi yang lebih terorkestrasi, dinamika internal tetap dapat terkelola tanpa menimbulkan kesan fragmentasi di ruang publik.

“Harapannya ke depan koordinasi komunikasi antarmenteri semakin diperkuat, sehingga setiap kebijakan strategis dapat disampaikan dalam satu kerangka narasi yang utuh dan mencerminkan soliditas pemerintahan,” kata Arifki.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi sindiran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Purbaya juga menindaklanjuti permintaan Trenggono untuk bertanya kepada anak buah ihwal pencairan dana pembangunan kapal.

"Sudah saya cek. Memang belum," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Meski mengaku anggaran terkait belum dikucurkan, Purbaya menyinggung ihwal pembuatan rencana pembangunan kapal.

"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu, itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," tutur Purbaya.

Purbaya menyampaikan nantinya ia akan berkoordinasi langsung dengan Trenggono perihal polemik tersebut.

"Oh gampang nanti saya ngomong sama pak menteri sahabat saya juga," ujarnya.

Sebelumnya, Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi komentar Menkeu Purbaya terkait sumber pendanaan proyek tersebut.

“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono, dikutip di Jakarta, Selasa (10/2).

Unggahan Trenggono itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dalam diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.