Suara.com - Kolumnis Hersubeno Arief menganalisis bagaimana hubungan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK, Rabu (25/11/2020) dinihari.
Hersubeno Arief menyebut karir Edhy Prabowo di kabinet Jokowi akan segera kandas usai terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK ini.
Pasalnya, menurut dia sejauh ini nyaris semua pejabat yang tertangkap OTT sulit berkelit dari hukum.
"Jadi prosesnya dipastikan akan berlanjut. Edhy Prabowo dipastikan harus mengucapkan selamat tinggal pada kursi menteri yang hanya sejenak bisa dia nikmati. Rasanya akan sulit berkelit, apalagi beritanya sudah muncul di media," ungkap Hersubeno Arief dalam tulisannya, dikutip Hops.id -- Jaringan Suara.com.
Hersubeno Arief menerangkan salah satu variabel menarik dari Edhy Prabowo yakni dia adalah sosok yang akrab dengan Menhan Prabowo Subianto.
Dia mengatakan, Edhy jelas tangan kanan Prabowo. Sebab, dia diselamatkan, disekolahkan, sampai dikader Prabowo hingga dipaketkan dengannya untuk duduk sebagai menteri.
Hersubeno Arief menduga, Edhy berada di ring 1 atau bahkan setengah dari Prabowo Subianto.
"Berarti dia mempunyai posisi sangat spesial bagi Prabowo. Bukan hanya ring 1, tapi ring setengah," kata dia.
Perihal hubungan spesial Edhy dan Menhan Prabowo, Hersubeno Arief teringat momen saat keduanya menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka setahun lalu. Kala itu, keduanya diikutkan dalam proses pembentukan kabinet periode kedua Presiden Jokowi.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Politikus Gerindra: DPP yang Akan Jelaskan
Kala itu, Edhy datang bersama dengan Prabowo. Keduanya memakai pakaian yang sama, seragam kebesaran Partai Gerindra yakni atas putih dengan bawahan bewarna kaki.
Oleh sebab itu, Hersubeno Arief lantas tegas mengatakan penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo adalah pukulan telah bagi Menhan Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Hersubeno Arief mengungkapkan penangkapan Edhy sejatinya menunjukkan tidak adanya proteksi dan perlakuan khusus. Dia meyakini Prabowo pasti paham jika ada beberapa petinggi partai yang nyaris ditangkap KPK tetapi bisa berkelit sehingga tidak ada kelanjutan untuk kasusnya.
Hersubeno Arief kemudian mengatakan, sebagai anggota koalisi, posisi Prabowo dan Partai Gerindra dalam pemerintahan seharusnya spesial.
Hal itu dilihatnya dari total kursi Partai Gerindra di DPR yang menduduki posisi kedua setelah PDIP.
Selain itu, Prabowo Subianto sediri juga masuk dalam kabinet lantaran diminta oleh Presiden Jokowi dan Megawati.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini