Suara.com - Partai Gerindra ogah menanggapi pernyataan dari kader di internalnya, Arief Poyuono yang mengkritisi Ketua Umum Prabowo Subianto terkait ditangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dirinya tidak ingin menanggapi pendapat yang ia nilai bukan dari seseorang yang tidak kapabel.
"Saya tidak menanggapi apa yang disampaikan. Karena saya kan cuma menanggapi pendapat yang menurut saya dikeluarkan oleh orang yang kapabel saja," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan semua masyarakat harus mendukung langkah KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Poyuono memandang Edhy merupakan kader Partai Gerindra terbaik yang sangat dekat dengan Ketua Umum Prabowo Subianto. Karena itu, menurutnya, penangkapan Edhy bakal menjadi tamparan keras bagi Prabowo.
"Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo. Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengann mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," tutur Poyuono dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020)
Poyuono mengatakan, seharusnya Prabowo dapat mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis. Misalnya, mata dia, ialah terkait kebijakan izin ekspor benih lobster yang ternyata izinnya diperuntukan untuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra.
Poyuono pun meminta tanggung jawab Prabowo terkait ditangkapnya Edhy. Di mana, ia meminta Prabowo mundur dari Kabinet Indonesia Maju selaku Menteri Pertahanan sekaligus meminta Prabowo mundur dari Gerindra.
"Dengan itu Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Atau jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi - Maruf Amin serta mundur dari Gerindra," kata Poyuono.
Baca Juga: Ditunjuk Tekel KKP, Luhut Pernah Satu Suara dengan Edhy Soal Ekspor Benur
Berita Terkait
-
Ditunjuk Tekel KKP, Luhut Pernah Satu Suara dengan Edhy Soal Ekspor Benur
-
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Wali Kota Solo: Bu Susi Harus Diangkat Lagi
-
Dibekuk KPK, Menteri KKP: Ini Kecelakaan, Saya Tanggung Jawab Dunia Akhirat
-
Tak Ikut Campur, Prabowo Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Edhy Prabowo
-
Jadi Barbuk Kasus Edhy Prabowo, 6 Fakta Menarik tentang Tas Hermes
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025