Suara.com - Partai Gerindra ogah menanggapi pernyataan dari kader di internalnya, Arief Poyuono yang mengkritisi Ketua Umum Prabowo Subianto terkait ditangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dirinya tidak ingin menanggapi pendapat yang ia nilai bukan dari seseorang yang tidak kapabel.
"Saya tidak menanggapi apa yang disampaikan. Karena saya kan cuma menanggapi pendapat yang menurut saya dikeluarkan oleh orang yang kapabel saja," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan semua masyarakat harus mendukung langkah KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Poyuono memandang Edhy merupakan kader Partai Gerindra terbaik yang sangat dekat dengan Ketua Umum Prabowo Subianto. Karena itu, menurutnya, penangkapan Edhy bakal menjadi tamparan keras bagi Prabowo.
"Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo. Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengann mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," tutur Poyuono dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020)
Poyuono mengatakan, seharusnya Prabowo dapat mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis. Misalnya, mata dia, ialah terkait kebijakan izin ekspor benih lobster yang ternyata izinnya diperuntukan untuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra.
Poyuono pun meminta tanggung jawab Prabowo terkait ditangkapnya Edhy. Di mana, ia meminta Prabowo mundur dari Kabinet Indonesia Maju selaku Menteri Pertahanan sekaligus meminta Prabowo mundur dari Gerindra.
"Dengan itu Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Atau jika Prabowo gentleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi - Maruf Amin serta mundur dari Gerindra," kata Poyuono.
Baca Juga: Ditunjuk Tekel KKP, Luhut Pernah Satu Suara dengan Edhy Soal Ekspor Benur
Berita Terkait
-
Ditunjuk Tekel KKP, Luhut Pernah Satu Suara dengan Edhy Soal Ekspor Benur
-
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Wali Kota Solo: Bu Susi Harus Diangkat Lagi
-
Dibekuk KPK, Menteri KKP: Ini Kecelakaan, Saya Tanggung Jawab Dunia Akhirat
-
Tak Ikut Campur, Prabowo Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Edhy Prabowo
-
Jadi Barbuk Kasus Edhy Prabowo, 6 Fakta Menarik tentang Tas Hermes
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet