Suara.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta mengritisi waktu pembahasan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang terbilang singkat. Bahkan, hasil bahasan Pemprov DKI dan anggota dewan itu dianggap tak mungkin berkualitas.
Hal ini disampaikan oleh Anggota fraksi Partai Demorkat DPRD DKI, Neneng Hasanah, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021.
Diketahui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 mulai dibahas pada 5 November lalu di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor. Setelah pembahasan, MoU atau nota kesepahaman KUA-PPAS itu ditandatangani pada 26 November 2021.
Artinya pembahasan pagu anggaran APBD 2021 rampung dalam waktu 21 hari. Meski demikian masih ada rapat lanjutan pembahasan mata anggaran dan ditargetkan akan diparipurnakan pada 7 Desember 2021.
Neneng menyatakan fraksinya sangat menyesalkan keterlambatan pembahasan APBD 2021 itu. Padahal biasanya bulan Oktober sudah harus dimulai.
"Fraksi Partai Demokrat sangat menyesalkan terjadinya keterlambatan pembahasan APBD 2021. Keterlambatan itu menyebabkan waktu pembahasan APBD menjadi sangat terbatas," ujar Neneng di ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Karena waktu yang terbatas, pembahasan diyakini tidak bisa optimal menghasilkan APBD yang berkualitas. Dampaknya Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta bisa tak tercapai.
"Dengan pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru mustahil kiranya dapat menghasilkan APBD yabg yang berkualitas," tuturnya.
Karena itu, pihaknya meminta agar DPRD diberikan informasi oleh Anies dan jajaran mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tujuannya agar nantinya anggota dewan bisa memantau dan memberikan masukan terkait pelaksanaannya.
Baca Juga: Sakit Karena Demam Berdarah, Surya Paloh Dikabarkan Positif Covid-19
"Sehingga APBD DKI dapat lebih menyentuh dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jakarta," pungkas Neneng.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Sidang Vonis Laras Faizati Digelar Hari Ini, Harapan Bebas Menguat Jelang Ulang Tahun Ke-27
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL