Suara.com - Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi mengomentari hebohnya azan yang menyerukan ajakan untuk jihad.
Teddy Gusnaidi mengatakan, apabila pengubahan azan tersebut merupakan sebuah pelanggaran, maka pihak terkait harus segera mengeksekusi orangnya.
Hal itu disampaikan Teddy Gusnaidi lewat jejaring Twitter miliknya, Selasa (1/12/2020).
Teddy Gusnaidi menyoroti azan berisi ajakan jihad yang menurutnya hanya sekadar diperdebatkan. Padahal, seharusnya ada langkah kongkrit untuk menindaknya apabila memang termasuk pelanggaran.
"Azan diubah jadi ajakan jihad apakah pelanggaran? Jika itu pelanggaran ya eksekusi orangnya. Jangan malah berdebat," cuit Teddy Gusnaidi seperti dikutip Suara.com.
"Kalau mau berdebat, silakan jadi pengamat. Jangan jadi pejabat," imbuh dia.
Lebih lanjut, Teddy Gusnaidi menyentil para pejabat Presiden Jokowi yang seharusnya mengambil langkah menangani keberadaan azan seruan jihad ini.
Teddy Gusnaidi menyindir apakah Presiden Jokowi juga yang harus turun langsung untuk mengeksekusi permasalahan ini.
"Apakah harus Presiden yang eksekusi? Kalau harus presiden, kalian pembantunya ngapain?" kata Teddy Gusnaidi.
Baca Juga: Ditunggu Polisi untuk Diperiksa, Habib Rizieq Mendadak Ngaku Lemas
"Makan gaji buta?" tandasnya.
Muncul Seruan "Hayya Alal Jihad" Seiring Dipanggilnya Rizieq Oleh Polri
Sebelum ini, beredar video yang menyerukan "Hayya Alal Jihad" sebagai bentuk protes atas pemanggilan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab.
Video itu salah satunya diunggah dalam channel YouTube LDTV.
Dalam video tersebut, tampak segerombolan diduga para pendukung Habib Rizieq sedang berkumpul dalam sebuah ruangan.
Salah satu dari mereka melafalkan azan. Akan tetapi, lafad "Hayya Alash Sholah" dengan bacaan "Hayya Alal Jihaad".
Seruan kalimat tersebut kemudian disahut oleh sekompok orang di ruangan tersebut dengan kalimat yang sama.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT