Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebenarnya sudah menyetujui rencana kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2021. Dia pun menyebut tindakan PSI menyatakan penolakan cuma sebagai pencitraan.
Taufik menyatakan saat rapat, fraksi PSI sudah menyetujui kenaikan RKT itu. Namun sekarang PSI menyatakan menolaknya di hadapan publik karena alasan rakyat yang sedang kesulitan.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Menurut Ketua Pansus RKT DPRD DKI itu, seharusnya PSI berdebat di dalam tidak perlu melakukan tindakan yang mengesankan pencitraan. Padahal, semua fraksi telah menerima dan setuju soal anggaran Rp 888 miliar untuk kegiatan dewan selama setahun.
"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyak lah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati," jelasnya.
Anggaran RKT Rp 888.681.846.000 diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Taufik menyebut dana tersebut tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI.
Namun, Taufik mengklaim anggaran itu digunakan untuk penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat yang telah masuk dalam RKT DPRD DKI.
"Angka Rp888 miliar untuk keseluruahn kegiatan. ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong
RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI, dia menjelaskan, angka Rp888 miliar sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan. Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Anggota Dewan
"Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Polda Jambi Ringkus M. Alung Buronan Sabu 58 Kg yang Sempat Kabur
-
Menko Yusril Beberkan Alasan Kasus Air Keras Andrie Yunus Tak Bisa Masuk Peradilan Umum
-
Militer Israel Tembaki Lebanon Selatan Meski Gencatan Senjata Resmi Berlaku
-
Usai Lawatan ke Eropa, Prabowo Langsung Tancap Gas Bahas Program Prioritas di Ratas
-
Paus Leo ke Masjid Agung Aljazair: Assalamualaikum
-
Kepada Bahlil, Prabowo Perintahkan Sikat Tambang Ilegal di Hutan: Diberi Waktu Satu Minggu
-
Israel Pertahankan Zona Keamanan 10 Kilometer di Lebanon Selama Masa Gencatan Senjata
-
Israel dan Lebanon Hentikan Kontak Senjata Selama 10 Hari untuk Memulai Proses Diplomasi
-
TNI AD Bangun 300 Jembatan dalam 3 Bulan, KSAD Laporkan Langsung ke Prabowo
-
Banjir Setinggi 1 Meter Lebih Rendam Kebon Pala Jaktim Pagi Ini