Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partai yang diketuai Prabowo Subianto menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Edhy Prabowo. Edhy sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap benih lobster.
Muzani berujar pihaknya percaya kepada KPK sepenuhnya dalam menangani persoalan tersebut secara transparan, baik, cepat.
"Dan pada akhirnya masyarakat akan dapat mengetahui masalah ini secara jelas duduk masalahnya," kata Muzani melalui keterangan video, Jumat (27/11/2020).
Kendati begitu, Partai Gerindra berharap penanganan perkara Edhy Prabowo mengedepankan dan menghormati asas hukum praduga tidak bersalah.
"Karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya," kata Muzani.
Gerindra Minta Maaf
DPP Partai Gerindra secara resmi meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas tindakan Edhy Prabowo yang terlibat kasus dugaan suap. Permintaan maaf juga ditujukan untuk jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Permintaan maaf DPP Partai Gerindra disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani melalui keterangan video yang diterima awak media.
"Kepada yang terhormat Presiden RI Jokowi, yang terhormat Wapres Maruf Amin, serta seluruh Kabinet Indonesia Maju, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas kejadian ini. Kami percaya sepenuhnya kejadian ini tidak akan mengganggu proses pemerintahn Jokowi-Maruf," kata Muzani, Jumat (27/11/2020).
Baca Juga: Rizieq Jalani Swab Test Covid, Epidemiolog: Bisa Jadi Edukasi Jemaahnya
"Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahann tetap berjalan sebagaimana biasa. Pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan seperti arahan presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya," sambung Muzani.
Muzani sekaligus mewakili DPP Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf yang ditujukan kepada seluruh masyarakat khususnya mereka yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini, terutama kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Kami menjadikan peritiwa ini sebagai pembelajaran yang berharga bagi kami untuk mengelola setiap kepercayaan yang diberikan oleh kami," kata Muzani.
Berita Terkait
-
Tak Ada Efek Samping, Vaksin Covid-19 Sinopharm Siap Dipasarkan di China?
-
Rizieq Jalani Swab Test Covid, Epidemiolog: Bisa Jadi Edukasi Jemaahnya
-
Penting! Jangan Langsung Menyetir Usai Terima Vaksin Corona
-
Habib Rizieq ODP COVID-19, Keluarganya Diminta Nurut Buat Tes Swab Ulang
-
Kuasa Hukum Sebut Djoko Tjandra Tak Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Tinggi Muka Air Laut di Pasar Ikan Jakut Siaga 1, Empat Pompa Dikerahkan Antisipasi Banjir Rob
-
Mentan Tegaskan Harga Pangan Stabil dan Produksi Surplus, Bantah Isu MBG Picu Kenaikan Harga
-
Program MBG Terancam Krisis Ahli Gizi, Pemerintah Janjikan Status PNS dan Percepatan Sertifikasi
-
PERSAGI Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
-
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Alokasikan Rp3,89 Triliun untuk Mitigasi Banjir
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat