Klaster Covid-19 MAN 22 Jakarta Barat Jadi Bukti Wabah Masih Ganas

Nur juga mengklarifikasi dalam perjalanan tersebut, tidak ada satupun murid-murid MAN 22 Jakarta Barat yang terlibat dan terpapar COVID-19.

"Jadi, perjalanan ke Yogya itu kami salahkan, karena melakukan perjalanan dalam kondisi yang seperti ini. Tapi yang pasti bukan siswa ya," kata Nur.

Pihaknya juga akan memberikan teguran sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut. Salah satunya yakni inisiator kegiatan tersebut.

Para guru dan dan karyawan diminta melakukan isolasi, baik dengan pantauan petugas kesehatan setempat, maupun secara mandiri, agar tidak menyebabkan penyebaran penyakit tersebut.

Nur memastikan kegiatan pembelajaran jarak jauh dan Ujian Akhir Semester (UAS) tetap terlaksana, serta tidak terhalang akibat puluhan guru terpapar COVID-19.

Dia juga mengatakan segala yang berkaitan dengan rencana pembelajaran tatap muka, Madrasah akan mengikuti kebijakan Provinsi DKI Jakarta, selagi pihaknya menangani klaster guru tersebut.

Waspada

Munculnya klaster rombongan guru dan karyawan MAN 22 Jakarta Barat setelah bepergian ke Yogyakarta, membuat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus waspada.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pihaknya akan menelusuri jejak rombongan guru dan karyawan tersebut dari salah satu nomor induk kependudukan (NIK) yang didaftarkan di tempat wisata.

Baca Juga: 21 Guru dan 9 Staf TU MAN 22 Jakbar Positif Corona Setelah Liburan ke Jogja

Penelusuran tersebut menggunakan "Jogja Pass", sehingga jejak perjalanan rombongan guru MAN 22 Jakarta Barat selama mengunjungi Yogyakarta bisa diketahui.

Hingga nantinya, Pemerintah DIY dapat menghubungi para pengunjung lain yang sebelumnya datang di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan dengan rombongan dari MAN 22 Jakbar.

"Kami beritahukan kepada pengunjung-pengunjung lain supaya mereka melakukan tes atau mengecek dirinya sendiri karena kemungkinan dia di tempat yang sama di waktu yang sama bersamaan dengan orang yang positif," kata dia.

Kendati memiliki riwayat perjalanan dari Yogyakarta, menurut Aji, hal itu belum bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa paparan COVID-19 terhadap rombongan itu berasal dari Yogyakarta.

Aji menduga rombongan tersebut sebelumnya telah membawa penyakit dari Jakarta, kemudian baru terasa setelah merasa capek dalam perjalanan pulang.

Munculnya kasus transmisi COVID-19 para guru MAN 22 Jakbar itu, juga menjadi salah satu dasar pertimbangan DIY untuk memutuskan apakah akan menggelar pendidikan tatap muka atau tidak.

Perlu SOP

Dalam kasus klaster COVID-19 guru MAN 22 Jakarta Barat, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Unifah Rosyidi menilai perlu adanya standar operasional dan prosedur (SOP) pada tenaga pendidik di sekolah pada masa pandemi ini.

Apalagi, SOP tertentu akan diperlukan untuk menghadapi rencana pembukaan sekolah tatap muka sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri untuk awal Januari 2021.

Unifah menilai ada pelanggaran prosedur kerja, di mana seharusnya para guru dibatasi pergerakannya untuk mengajar dari rumah, namun malah bepergian di luar tugas tanpa memeriksakan kesehatan terlebih dulu.

"Saya prihatin atas peristiwa ini dan ini harus jadi catatan semua pihak, sekolah, dinas pendidikan, kementerian harus punya SOP. Kalau SOP untuk WFH, atau SOP boleh sekolah di Januari yang akan datang, dengan begitu pergerakan orang bisa dilihat, dan amat sangat ketat," ujar Unifah.

Dia mengharapkan, Kemenag yang membawahi Madrasah dapat memberi sanksi atas pelanggaran pada SOP kerja pada guru maupun karyawan yang terlibat.

Selain itu, Kemenag juga perlu membuat langkah pencegahan terhadap pelanggaran aturan dalam SOP saat pembelajaran tatap muka berlangsung.

Di tengah kasus COVID-19 yang semakin hari kasusnya makin melonjak, di tambah dengan kerinduan pembelajaran tatap muka, seharusnya para guru tidak abai terhadap protokol kesehatan.

Terbentuknya klaster baru akibat abai akan protokol kesehatan akan juga menjauhkan kesempatan murid kembali lagi bersekolah tatap muka.

Terlebih, saat pemerintah sebentar lagi akan membuka kegiatan sekolah tatap muka. Maka kewaspadaan tenaga pendidik diperlukan, sehingga siswa tidak menjadi korban. [Antara dan berbagai sumber]