Suara.com - Polisi di negara bagian Uttar Pradesh, India, menangkap seorang pria Muslim karena diduga mencoba menjadikan seorang perempuan Hindu sebagai mualaf.
Dia adalah orang pertama yang ditangkap berdasarkan undang-undang baru yang menentang perpindahan agama, yang menargetkan "jihad menggunakan cinta" (love jihad).
Istilah itu digunakan kelompok Hindu radikal untuk mengkriminalisasi pria Muslim yang mau mengajak perempuan Hindu pindah agama dengan menikahi mereka.
- Mengapa kita selalu tertarik dengan kabar orang yang pindah agama?
- Bagaimana Perdana Menteri Narendra Modi membuat cemas Muslim di India
- Muslim India: 'Kami menjadi warga negara kelas dua dan harus belajar hidup dengan ketakutan'
Undang-undang tersebut memicu kemarahan publik dan para kritikus menyebutnya Islamofobia.
Setidaknya empat negara bagian India lainnya sedang menyusun undang-undang yang menentang "love jihad".
Polisi di distrik Bareilly, Uttar Pradesh, mengonfirmasi penangkapan itu di Twitter pada Rabu.
Ayah perempuan itu mengatakan kepada BBC Hindi bahwa dia melaporkan pria itu karena dia disebutnya sudah "menekan" putrinya untuk pindah agama dan mengancamnya jika tidak.
Perempuan itu diduga sudah menjalin hubungan dengan pria Muslim itu, tetapi kemudian menikah dengan orang lain awal tahun ini.
Polisi mengatakan kepada BBC Hindi bahwa keluarga perempuan itu pernah melaporkan pria itu dengan tudingan penculikan setahun yang lalu, tetapi kasus tersebut dihentikan setelah perempuan itu ditemukan dan membantah tuduhan tersebut.
Baca Juga: India Akan Luncurkan Misi Luar Angkasa ke Venus
Setelah penangkapannya pada hari Rabu, pria itu ditahan di penjara yudisial selama 14 hari. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak bersalah dan "tidak memiliki hubungan dengan perempuan itu".
Undang-undang baru tersebut mengatur hukuman penjara hingga 10 tahun dan orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran, tidak dapat dikeluarkan dengan uang jaminan.
Apa itu larangan 'love jihad'?
Pada November, Uttar Pradesh menjadi negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang yang melarang perpindahan agama "paksa" atau dengan cara "curang".
Empat negara bagian lainnya - Madhya Pradesh, Haryana, Karnataka dan Assam - telah mengatakan bahwa mereka berencana untuk membuat undang-undang serupa, yang menentang "jihad karena cinta".
Kelima negara bagian tersebut dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, yang dituduh menormalkan sentimen anti-Muslim.
Para kritikus menyebut aturan itu regresif dan ofensif, dan banyak yang khawatir bahwa undang-undang semacam itu akan disalahgunakan dan menyebabkan pelecehan karena "love jihad" adalah istilah yang digunakan oleh kelompok sayap kanan radikal Hindu.
Ini bukan istilah yang diakui secara resmi oleh hukum India.
Namun, istilah itu telah mendominasi berita utama dalam beberapa bulan terakhir.
Pada bulan Oktober, sebuah merek perhiasan populer menarik iklan yang menampilkan pasangan antaragama setelah kelompok sayap kanan menuduh mereka mempromosikan "jihad atas nama cinta".
Pada bulan November, pihak berwenang menuduh Netflix melakukan hal yang sama, merujuk ke sebuah adegan dalam serial televisi, A Cocok Boy, yang menampilkan seorang perempuan Hindu dan seorang pria Muslim berciuman saat kamera mengarah ke latar belakang sebuah kuil Hindu.
Menteri Dalam Negeri Madhya Pradesh, Narottam Mishra, mengatakan tayangan itu melukai "sentimen agama" dan mengarahkan para pejabat untuk mengambil tindakan hukum terhadap produser dan sutradara serial tersebut.
Kritikus BJP mengatakan polarisasi agama telah meningkat sejak Perdana Menteri Narendra Modi pertama kali berkuasa pada tahun 2014.
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029