Suara.com - Seorang politisi Namibia yang bernama Adolf Hitler mengatakan ia tidak memiliki rencana untuk "mendominasi dunia" setelah meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum setempat.
Adolf Hitler Uunona terpilih pekan lalu sebagai anggota dewan untuk konstituensi (daerah pemilihan) Ompundja.
Dalam wawancara dengan surat kabar Jerman Bild, ia bersikeras bahwa ia "tidak ada hubungannya" dengan ideologi Nazi.
Adolf, seperti nama depan khas Jerman lainnya, tidak jarang ditemukan di negara yang pernah menjadi koloni Jerman itu.
Adolf Hitler Uunona mengatakan ayahnya yang menamai ia dengan nama pemimpin Nazi itu, "mungkin tidak mengerti prinsip dan pandangan Adolf Hitler".
"Saat saya anak-anak, saya melihatnya sebagai nama yang sepenuhnya normal," kata Uunona, yang memenangkan pemilu dengan 85% suara.
"Baru setelah saya tumbuh dewasa, saya menyadari: Pria ini ingin menaklukkan seluruh dunia," katanya, seraya menambahkan. "Saya tidak ada hubungannya dengan itu semua."
- Adolf Hitler: Bagaimana pemimpin Nazi ini meninggal dan mengapa banyak misteri di seputar kondisi jenazahnya?
- Tanzanite: Penambang jadi miliarder dalam semalam, setelah menemukan batu terlangka senilai Rp42 miliar dengan berat 15 kilogram
- Fakta dan misteri hilangnya ratusan anak di Jerman dalam dongeng 'Peniup seruling dari Hamelin'
Uunona mengatakan istrinya memanggilnya Adolf dan ia terbiasa menggunakan nama itu di depan publik. Ia tidak berencana untuk mengubahnya.
Uunona terpilih untuk partai berkuasa Swapo, yang memimpin kampanye melawan pemerintahan kolonial dan kekuasaan minoritas kulit putih.
Baca Juga: Adolf Hitler Menang Pemilu di Namibia
Antara tahun 1884 dan 1915, Namibia merupakan bagian dari wilayah Jerman yang disebut Afrika Barat Daya Jerman.
Kekaisaran Jerman membunuh ribuan orang pada tahun 1904-1908 selama pemberontakan oleh suku Nama, Herero dan San. Beberapa sejarawan menyebut kejadian itu sebagai "genosida yang terlupakan".
Awal tahun ini, Namibia menolak tawaran ganti rugi Jerman senilai €10 juta (sekitar Rp171 miliar) terkait peristiwa itu, dan menyatakan akan terus bernegosiasi untuk "merevisi tawaran itu".
Setelah Perang Dunia Pertama, Namibia berada di bawah kendali Afrika Selatan dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1990.
Tetapi Namibia masih memiliki banyak kota bernama Jerman dan komunitas kecil berbahasa Jerman.
Partai Swapo (aliran kiri-tengah) muncul dari gerakan kemerdekaan Namibia dan telah memerintah negara itu sejak 1990.
Namun dukungan untuk partai tersebut telah menurun menyusul tuduhan suap terkait industri perikanan.
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
Kubu Nurhadi Protes Keterangan Saksi Berdasar Asumsi di Sidang Tipikor
-
PAN Setuju Pilkada Lewat DPRD, Tapi Ada Syaratnya
-
Mendagri Serukan Percepatan Pembersihan Sisa Banjir dan Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
-
Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum