Suara.com - Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II Sekjen Kemendagri William sempat menyebut adanya amanat dari instansinya untuk memantau Pilkada Medan lantaran Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut maju menjadi calon kepala daerah.
Terkait hal itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik mengklaim tim pemantauan yang dibentuk bekerja secara netral dan profesional.
Akmal menjelaskan ada empat tim yang dibentuk untuk melakukan pemantauan ke daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020. Petugas yang masuk ke dalam tim tersebut telah disumpah untuk bekerja secara netral.
"Semua tim adalah ASN yang disumpah dan berjanji untuk netral. Jadi kami pastikan, petugas-petugas kami yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pemantauan, melaksanakan tugasnya secara netral dan profesional," jelas Akmal melalui konferensi pers yang disiarkan langsung dalam akun Instagram @kemendagri pada Jumat (11/12/2020).
Akmal juga mengklaim bakal bertanggung jawab memastikan apabila adanya petugas tim pemantauan yang tidak netral. Ia menyebut bakal menindaklanjutinya.
"Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas petugas yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Akmal mengklaim tidak ada perlakuan khusus dalam melakukan pemantauan ke sejumlah daerah. Kata dia, tim yang dibentuk bertugas ke 32 provinsi dan perlakuannya pun tidak berbeda.
"Jadi, tidak ada kekhususan, tidak ada perlakuan khusus semua hanya memonitoring dan melakukan pemantauan. di sana ada Bawaslu, ada aparat penegak hukum yang tentunya akan mengawasi ketiga ada pihak-pihak yang tidak netral."
Sebelumnya, William menyebut kalau ada instruksi kepada orang Kemendagri untuk melakukan pemantauan langsung ke Pilkada Medan. Hal itu disampikan dalam rapat pilkada persiapan akhir di Medan pada Kamis (8/12/2020).
Baca Juga: Refly Harun Soal Kasus Rizieq: Aparat Gagal Jalankan Fungsi Pengayoman
"Kami diberi amanat harus ada orang dari Kemendagri yang ikut memantau Pilkada Medan," kata William.
"Kenapa kami fokuskan pemilihan di Kota Medan? Karena terdapat paslon (yang) merupakan anak menantu dari Presiden," tambahnya.
Berita Terkait
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
Terpopuler: Koleksi Kendaraan Raja Juli Disorot, Mobil Bobby Nasution Terbakar?
-
Hyundai Ioniq 5 N Diduga Milik Bobby Nasution Hangus Terbakar saat Sedang Terparkir
-
Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah
-
Prabowo Agenda Panen Raya di Karawang, Zulhas dan Bobby Naik Motor
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji