Sayangnya, upaya tersebut terhenti karena krisis moneter pada Juli 1997. Krisis moneter itu membuat pemerintah menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 39/1997.
Kontan, hal itu membuat pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnansi. Terbukti dengan hanya terbangunnya 13,30 km jalan tol pada periode 1997-2001, meski pemerintah telah mengeluarkan Keppres No.7/1998 tentang Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
Titik baru pembangunan jalan kembali terlihat pada 2002, saat pemerintah mulai meneruskan proyek-proyek infrastruktur, ditandai dengan dikeluarkannya Keppres No. 15/2002. Pemerintah melakukan evaluasi dan penerusan proyek jalan tol yang tertunda, sehingga sampai 2004 terbangun empat ruas jalan dengan panjang total 41,80 km.
Endah Sri Hartatik dalam disertasi "Dari Jalan Pesisir Menjadi Jalan Raya Pantura" (2016) menuliskan, percepatan pembangunan jalan tol kembali dilakukan pada 2005, dan terus dilakukan sampai Pemerintahan Jokowi saat ini.
Pada Era Pemerintahan Siapa Jalan Tol Banyak Dibangun?
Mengutip data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), panjang jalan tol paling banyak dibangun atau beroperasi adalah pada masa Jokowi. Disusul kemudian dengan era Soeharto yang pada periode 1968 sampai Mei 1998 berhasil mengoperasikan 490 km jalan tol.
Sementara itu, para era singkat pemerintahan BJ Habibie, selama Mei 1998 sampai Oktober 1999, hanya ada 7,2 km jalan tol baru. Angka tersebut lebih banyak dari periode Abdurrachman Wahid atau Gus Dur dengan 5,5 km jalan tol baru.
Pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri, jalan tol bertambah sepanjang 34 km. Namun, angka itu masih jauh lebih sedikit dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tercatat membangun 212 km jalan tol.
Sementara itu di eranya, Presiden Jokowi sejauh ini telah membangun lebih dari 3.000 km jalan tol. Ini bukan tanpa sebab. Pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur memang menjadi ambisi utama pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Sejarah Menarik Jalan Raya Pantura yang Tak Banyak Diketahui
Didampingi Wapres Jusuf Kalla pada periode pertama, Jokowi menancapkan pengebutan infrastruktur dengan tujuan utama menghubungkan wilayah terpencil. Salah satu yang menyedot perhatian adalah pembangunan jalan Trans-Papua. Jalan tersebut diklaim masif dilakukan semasa pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, masih berdasarkan disertasi Endah Sri Hartatik (2016), pemerintahan Jokowi bukanlah pelopor pembangunan jalan di ujung timur Indonesia itu. Pasalnya, proyek tersebut telah berjalan sejak 38 tahun lalu, tepatnya di penghujung 1980. Kala itu, proyek ini ditargetkan menjadi pemecah bagi keterisolasian dan kebuntuan pembangunan di Irian Jaya.
(Sumber tulisan disadur dari buku "Jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke" yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR)
Berita Terkait
-
10 Jalan Tol Paling Rawan Kecelakaan, Belajar dari Tragedi Maut di Tol Krapyak
-
Bukan Tax On Location, Ini Arti Kata "Tol" yang Sebenarnya dan Sejarahnya di Indonesia
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Daftar Ruas Tol Diskon 20 Persen Selama Libur Panjang Nataru, Cek Tanggalnya!
-
Ini 4 Gerbang Tol Berpotensi Macet Selama Libur Nataru 2025/2026, Awas Terjebak!
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Ancaman Wabah Mengintai Pengungsi Bencana Sumatra, Pakar Ingatkan Risiko ISPA hingga Kolera
-
Yahya Cholil Staquf Klarifikasi Dana Rp100 Miliar PBNU, Konsesi Tambang dan Isu Zionis
-
Kaleidoskop Satu Dekade Shopee: Menciptakan Dampak Bagi Ekosistem melalui Inovasi & Kolaborasi
-
Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
-
Pemprov DKI Kirim 27 Ton Bantuan ke Korban Bencana Sumatera
-
Tiga Koridor TransJakarta Terdampak Imbas Truk Hantam Separator di Dua Halte
-
Pemulihan Sumatra hingga Kampung Haji, Ini 3 Arahan Prabowo di Hambalang
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil