Sayangnya, upaya tersebut terhenti karena krisis moneter pada Juli 1997. Krisis moneter itu membuat pemerintah menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 39/1997.
Kontan, hal itu membuat pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnansi. Terbukti dengan hanya terbangunnya 13,30 km jalan tol pada periode 1997-2001, meski pemerintah telah mengeluarkan Keppres No.7/1998 tentang Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
Titik baru pembangunan jalan kembali terlihat pada 2002, saat pemerintah mulai meneruskan proyek-proyek infrastruktur, ditandai dengan dikeluarkannya Keppres No. 15/2002. Pemerintah melakukan evaluasi dan penerusan proyek jalan tol yang tertunda, sehingga sampai 2004 terbangun empat ruas jalan dengan panjang total 41,80 km.
Endah Sri Hartatik dalam disertasi "Dari Jalan Pesisir Menjadi Jalan Raya Pantura" (2016) menuliskan, percepatan pembangunan jalan tol kembali dilakukan pada 2005, dan terus dilakukan sampai Pemerintahan Jokowi saat ini.
Pada Era Pemerintahan Siapa Jalan Tol Banyak Dibangun?
Mengutip data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), panjang jalan tol paling banyak dibangun atau beroperasi adalah pada masa Jokowi. Disusul kemudian dengan era Soeharto yang pada periode 1968 sampai Mei 1998 berhasil mengoperasikan 490 km jalan tol.
Sementara itu, para era singkat pemerintahan BJ Habibie, selama Mei 1998 sampai Oktober 1999, hanya ada 7,2 km jalan tol baru. Angka tersebut lebih banyak dari periode Abdurrachman Wahid atau Gus Dur dengan 5,5 km jalan tol baru.
Pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri, jalan tol bertambah sepanjang 34 km. Namun, angka itu masih jauh lebih sedikit dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tercatat membangun 212 km jalan tol.
Sementara itu di eranya, Presiden Jokowi sejauh ini telah membangun lebih dari 3.000 km jalan tol. Ini bukan tanpa sebab. Pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur memang menjadi ambisi utama pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Sejarah Menarik Jalan Raya Pantura yang Tak Banyak Diketahui
Didampingi Wapres Jusuf Kalla pada periode pertama, Jokowi menancapkan pengebutan infrastruktur dengan tujuan utama menghubungkan wilayah terpencil. Salah satu yang menyedot perhatian adalah pembangunan jalan Trans-Papua. Jalan tersebut diklaim masif dilakukan semasa pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, masih berdasarkan disertasi Endah Sri Hartatik (2016), pemerintahan Jokowi bukanlah pelopor pembangunan jalan di ujung timur Indonesia itu. Pasalnya, proyek tersebut telah berjalan sejak 38 tahun lalu, tepatnya di penghujung 1980. Kala itu, proyek ini ditargetkan menjadi pemecah bagi keterisolasian dan kebuntuan pembangunan di Irian Jaya.
(Sumber tulisan disadur dari buku "Jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke" yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR)
Berita Terkait
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
Hutama Karya Catat Kinerja Positif dalam Pengelolaan 14 Ruas Tol di Wilayah Indonesia
-
Properti Kembali Bergairah, Akses Tol Jadi Magnet Baru Kenaikan Nilai Hunian
-
Jelang Libur Sekolah, Jasa Marga Percepat Perbaikan Jalan Tol demi Perjalanan Lebih Aman
-
ACSET Pastikan Proyek Dikerjakan dengan Tata Kelola yang Baik
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan