Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tempat umum.
Rocky Gerung mengatakan, instruksi Luhut menjadi jawaban kedaruratan saat ini sehingga dia siap menjalankannya.
"Instruksi bagus pada akhirnya pemerintah keluarkan melalui Luhut yang menyadari kedaruratan ini. Saya akan tunduk pada perintah itu karena itu yang kita inginkan dari 7 bulan lalu, saya termasuk yang minta karantina Jakarta biar selesai (masalah Covid-19)," ujar Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com, dari video berjudul "Rocky Gerung Tunduk & Patuh Kepada Luhut Panjaitan", Rabu (16/12/2020).
Kendati begitu, Rocky Gerung tidak menampik bahwa instruksi Luhut itu terlambat. Sebab, kini Covid-19 kadung menyebar.
Menurut Rocky Gerung, keterlambatan itu terjadi lantaran pemerintah terlalu pelit dan terkesan enggan memelihara warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
"Tapi pemerintah pelit, gak mau tanggung mereka yang harus tinggal di rumah tanpa penghasilan. Maka ada kebijakan lain. Akhirnya mereka sadar ini darurat yang sebenarnya sudah dipresidiksi, Indonesia akan menjadi pusat perkembangbiakan Covid-19," tukas Rocky Gerung.
"Ini yang sebetulnya hilang dari pemerintah karena pelit, gak mau tanggung jawab untuk memelihara fakir miskin, apalagi dengan perintah karantina itu mewajibakan pemerintah (menjamin kelangsungan hidup warga)," sambungnya menambahkan.
Lebih lanjut, dalam video itu Rocky Gerung juga menyinggung Habib Rizieq yang kini dipolisikan. Menurut dia, Habib Rizieq menjadi korban terlambatnya instruksi pemerintah.
Rocky Gerung pun mengaitkannya dengan pemerintah yang juga masih terkesan setengah-setengah karena menerapkan jatah WFH 75 persen. Padahal Rocky Gerung persentasenya bisa lebih dari itu.
Baca Juga: Update Corona RI 16 Desember: 636.154 Orang Positif, 19.248 Jiwa Meninggal
"Itu soalnya tetap bicara tentang cicil mencicil, kenapa gak 100 persen, karena pelitnya pemerintah. Pemerintah tetap menghindari karantina wilayah. Ini masalahnya," kata Rocky Gerung.
"Ini sementara Petamburan disterilisasi dengan pemborgolan. Kalau dari awal lock down gak ada borgol membeorgol Habib Rizieq. Kita liat inkonsistensi itu berdampak pada kekacauan. Inkonsistensi membuat kekacuan bahkan berakibat di Habib Rizieq," tandas dia.
Sebelumnya, guna mencegah lonjakan kasus Covid-19, pemerintah memutuskan melarang kerumunan dan perayaan pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tempat umum.
Keputusan diambil usai Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali secara virtual, Senin (14/12/2020)
Luhut juga menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan. Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan karyawan untuk bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar