Suara.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu melihat ada kesan tebang pilih terkait penindakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Ia berujar penindakan hukum tidak tegas dan menyeluruh kepada semua kalangan.
"Sampai hari ini tentu kita melihat fenomena seolah-olah penegakan hukum law enforcement (kondisi penegakan hukum), juga ini kadang-kadang tebang pilih," kata Syaikhu di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (17/12/2020).
Syaikhu mencontohkan, terkait penerapan protokol di bandara. Menurutnya, maskapai plat merah dianggap telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Namun di sisi lain, maskapai swasta justru melonggarkan protokol tersebut.
"Maskapai swasta diberikan kelonggaran seolah-olah tidak ada lagi physical distancing," ujar Syaikhu.
Kata dia, adanya perbedaan disiplin protokol kesehatan tersebut, menjadi tanda tanya bagi masyarakat soal ketegasan aparat dan pemerintah dalam menegakan aturan.
"Hal ini jadi kemudian tanda tanya di masyarakat ada apa penegakan hukum kita terkait masalah covid ini kerumuman physical distancing dan sebagainya tidak tegas dan menyeluruh. Jika itu menjadi sebuah standar yang dilakukan pada seluruh masyarakat seluruh perusahaan dan hal-hal berkepentingan lainnya," ujar Syaikhu.
Berita Terkait
-
FPI Cs Besok Geruduk Istana, Kapolda: Klaster Petamburan Terbukti Berbahaya
-
Bupati Gowa Minta ASN Jadi Contoh Dalam Menjalankan Protokol Kesehatan
-
Jokowi Pertama Divaksin Corona, PKS: Kalau Berisiko, Pejabat Kena Duluan
-
Program Latihan Kebugaran TRX Terapkan Protokol Kesehatan
-
Liburan, Tempat Wisata dan Rumah Makan Jogja Ditutup jika Tak Taat Prokes
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa