- Gubernur DKI Jakarta menanggapi isu pemaksaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang disalahgunakan oknum selama Ramadan.
- Partisipasi masyarakat dalam program BAZNAS DKI Jakarta bersifat sukarela, bukan merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan.
- Penegasan ini disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung saat meninjau Bundaran HI pada Jumat, 27 Februari 2026.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapan tegas mengenai dugaan adanya pemaksaan dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah ibu kota.
Isu ini mencuat setelah ajakan gubernur untuk berzakat melalui BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta di bulan Ramadan ditengarai mulai disalahgunakan oleh sejumlah oknum.
Di media sosial, sejumlah warga mulai menyuarakan kegelisahan mereka terkait gerakan infak yang terkesan menjadi sebuah kewajiban di lingkungan tempat tinggal, seiring beredarnya surat permohonan penyaluran sedekah melalui badan zakat itu.
Keresahan senada juga diungkapkan oleh salah satu wali murid yang membeberkan adanya instruksi wajib bagi siswa untuk menyetor zakat ke BAZNAS melalui pihak sekolah.
Menyikapi fenomena tersebut, Pramono Anung menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam program sosial ini sepenuhnya bersifat sukarela tanpa ada tekanan.
Penjelasan ini disampaikan langsung oleh gubernur saat meninjau kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (27/2/2026).
Pramono menegaskan bahwa mekanisme pengumpulan dana yang dilakukan oleh BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta sebenarnya sudah menjadi rutinitas tahunan yang lazim.
"BAZNAS (BAZIS) ini kan sudah rutin dan sudah biasa," ujar Pramono Anung.
Pramono juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada penyimpangan aturan dalam implementasi ajakan berderma tersebut di lapangan.
Baca Juga: DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
"Kalau untuk kalangan warga, sifatnya sukarela," katanya menambahkan.
Mantan Sekretaris Kabinet ini melarang keras segala bentuk kewajiban terhadap warga dalam urusan pengumpulan dana zakat maupun infak.
"Sehingga dengan demikian, kepada warga tidak boleh ada pemaksaan sama sekali," tegas Pramono.
Pernyataan ini diharapkan dapat meredam kegaduhan sekaligus menjadi peringatan bagi petugas di tingkat wilayah agar tetap mematuhi koridor aturan yang berlaku.
Berita Terkait
-
Baznas Tetapkan Nisab Zakat 2026 Naik 7 Persen, Ini Alasannya
-
Jakarta Darurat Lapangan Padel 'Bodong', 185 Bangunan Tak Berizin Terancam Ditertibkan Satpol PP
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Sulap Kawasan Padat Jadi Destinasi Kuliner, Pemprov DKI Dukung Gentengisasi Menteng Tenggulun
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'