Suara.com - Siang ini, Jumat (18/12/2020) PA 212 menyelenggarakan aksi 1812 guna menuntut keadilan bagi Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Bersamaan dengan hal itu, pengamat politik, Rocky Gerung mengunggah video lewat kanal YouTube miliknya, berjudul "Percuma Saja Cegah Aksi 1812, Rakyat Sudah Tidak Percaya".
Rocky Gerung mengomentari pemerintah yang berupaya menghalangi terjadi aksi di sekitaran Istana Merdeka ini. Dia menghubungkannya dengan Covid-19 yang menjadi alasan utama pemerintah menghalaunya.
"Ya angka Covid-19 tinggi tapi angka cemas (soal Habib Rizieq) lebih tinggi," ujar Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com.
Rocky Gerung kemudian menyinggung ketidakadilan yang selama ini kata dia tidak didapatkan oleh Habib Rizieq.
Menurut Rocky Gerung, dari aksi 1812 yang perlu diperhatikan bukan lagi masalah Covid-19, tetapi lebih pada keadilan Habib Rizieq sebagaimana dituntut banyak orang.
Bahkan, Rocky Gerung mengklaim rakyat secara batin mendukung upaya penegakan keadilan Habib Rizieq.
"Harus kita lihat alasan kekuasaan, memeang ada soal Covid-19 tapi dari awal kita mengerti intensif untuk mempersoalkan ketidakadilan Habib Rizieq oleh teman-teman FPI itu didukung secara batin oleh rakyat," terang Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyoroti langkah pemerintah merespons kabar aksi 1812.
Baca Juga: Panas! Aksi 1812 Dibubarkan Paksa Polisi di Tengah Jalan
Rocky Gerung menuturkan, bisa saja pemerintah mencegah datangnya massa aksi 1812. Akan tetapi, dengan tegas dia mengatakan pemerintah tidak bisa menghindari hadirnya tuntutan keadilan.
"Jadi yang bisa dicegah adalah hadirnya manusia di Monas, bukan hadirnya tuntutan keadilan. Itu orang bisa cari cara lain mengepung kekuasaan untuk online. Berkumpul tidaknya bukan soal orang, tapi pengertian baru soal ketidakadilan. Secara etis masyarakat menganggap ditutup tdk akan menghalangi kita masuk lewat online," terang Rocky Gerung.
Kemudian Rocky Gerung menyindir pemerintah yang mengundang tenaga Brimob. Dia membenturkannya dengan instruksi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut kuota kerja dari rumah sebesar 75 persen.
"Sebetulnya tau ada mobilisasi massa maka kekuasaan memobilisasi Brimob. Sekarang kenapa kok brimob boleh masuk Jakarta padahal ada Covid-19?" tandas Rocky Gerung.
Kekinian, dikabarkan bahwa massa aksi 1812 telah mulai memadati lokasi sekitar Patung kuda. Berdasar pantauan Suara.com, aparat kepolisian langsung merespon massa aksi 1812 yang datang.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto melalui pengeras suara mengimbau massa untuk segera membubarkan diri. Namun massa masih memilih bertahan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Misteri Diare Massal Hostel Canggu: 6 Turis Asing Tumbang, 1 Tewas Mengenaskan
-
Lapor ke Mana Pun Tak Direspons, Kisah Wanita Korban Eksibisionisme yang Ditolong Damkar Benhil
-
Brasil Minta Duit Miliaran Dolar Buat Jaga Hutan, tapi Izin Tambang Jalan Terus
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Mengalami Penurunan
-
Detik-detik Tembok Sekolah di Palmerah Roboh: Udah Goyah, Lari Selamatkan Diri dari Api