Suara.com - Politikus Arief Poyuono secara terang-terangan meminta Prabowo Subianto untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.
Hal itu dia ungkapkan dalam acara Mata Najwa, Rabu (23/12/2020) malam. Sebelum meminta Prabowo untuk mundur dari kursi Menhan.
Namun, Arief pun mengaku dirinya menunggu pemecatan untuk hengkang dari Partai Gerindra.
"Belum dipecat. Sedang menunggu pemecatan dari Prabowo," ujar Arief, dikutip Suara.com dari kanal Youtube Mata Najwa.
Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan alasannya meminta Prabowo untuk mundur dari Menhan.
Rupanya, Arief meminta Prabowo mundur karena adanya menteri dari kader Gerindra yaitu Edhy Prabowo yang tertangkap KPK atas kasus Korupsi.
Menurut dia, Prabowo seharusnya menegur untuk tidak korupsi apabila ingin mengabdi dengan Jokowi.
"Dimana pun yang mendapatkan izin ekspor benur lobster itu kan orang Gerindra paling banyak. Harusnya Pak Prabowo menegur," ujarnya.
Arief mengungkapkan seharusnya Prabowo bisa mengatur kader partainya untuk tidak melakukan korupsi.
Baca Juga: Prabowo-Sandi Gabung Pemerintah Jokowi: "Cebong dan Kampret Kecewa"
"Dia harusnya bisa dong memberesi barisan partainya," lanjutnya.
Namun menurut Arief, Prabowo telah gagal melakukan tugasnya sehingga harus mundur dari jabatan Menhan.
"Dia gagal. Kalau gagal ya harus mundur. Istilahnya malu lho ya, kita cuman punya dua menteri yang satu kena KPK. Lah, nanti Pak Prabowo pas rapat kabinet apa nggak malu ditanya Pak Jokowi," kata Arief.
Sebelumnya, Edhy Prabowo berhasil ditangkap KPK terkait kasus korupsi.
Edhy Prabowo merupakan Partai Gerindra. Dia bahkan bisa dibilang cukup dekat dengan Prabowo.
Edhy menjadi kader Gerindra yang menjabat sebagai Menteri KKP dan tertangkap KPK akibat ekspor benur lobster.
Berita Terkait
-
Prabowo-Sandi Gabung Pemerintah Jokowi: "Cebong dan Kampret Kecewa"
-
Fadli Zon Cs Disindir Nasdem: Jadi Menteri Mau, Tapi Gebuki Jokowi Juga Mau
-
Arief Poyuono Disentil Najwa Shihab: Dulu Pendukung Prabowo Sekarang Cebong
-
Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, Bukti Tidak Ada Beda Prinsip di Politik RI
-
Sandiaga Uno Jadi Menparekraf, Fahri Hamzah Justru Kecewa dengan Prabowo
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar