Suara.com - Politikus Arief Poyuono secara terang-terangan meminta Prabowo Subianto untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.
Hal itu dia ungkapkan dalam acara Mata Najwa, Rabu (23/12/2020) malam. Sebelum meminta Prabowo untuk mundur dari kursi Menhan.
Namun, Arief pun mengaku dirinya menunggu pemecatan untuk hengkang dari Partai Gerindra.
"Belum dipecat. Sedang menunggu pemecatan dari Prabowo," ujar Arief, dikutip Suara.com dari kanal Youtube Mata Najwa.
Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan alasannya meminta Prabowo untuk mundur dari Menhan.
Rupanya, Arief meminta Prabowo mundur karena adanya menteri dari kader Gerindra yaitu Edhy Prabowo yang tertangkap KPK atas kasus Korupsi.
Menurut dia, Prabowo seharusnya menegur untuk tidak korupsi apabila ingin mengabdi dengan Jokowi.
"Dimana pun yang mendapatkan izin ekspor benur lobster itu kan orang Gerindra paling banyak. Harusnya Pak Prabowo menegur," ujarnya.
Arief mengungkapkan seharusnya Prabowo bisa mengatur kader partainya untuk tidak melakukan korupsi.
Baca Juga: Prabowo-Sandi Gabung Pemerintah Jokowi: "Cebong dan Kampret Kecewa"
"Dia harusnya bisa dong memberesi barisan partainya," lanjutnya.
Namun menurut Arief, Prabowo telah gagal melakukan tugasnya sehingga harus mundur dari jabatan Menhan.
"Dia gagal. Kalau gagal ya harus mundur. Istilahnya malu lho ya, kita cuman punya dua menteri yang satu kena KPK. Lah, nanti Pak Prabowo pas rapat kabinet apa nggak malu ditanya Pak Jokowi," kata Arief.
Sebelumnya, Edhy Prabowo berhasil ditangkap KPK terkait kasus korupsi.
Edhy Prabowo merupakan Partai Gerindra. Dia bahkan bisa dibilang cukup dekat dengan Prabowo.
Edhy menjadi kader Gerindra yang menjabat sebagai Menteri KKP dan tertangkap KPK akibat ekspor benur lobster.
Berita Terkait
-
Prabowo-Sandi Gabung Pemerintah Jokowi: "Cebong dan Kampret Kecewa"
-
Fadli Zon Cs Disindir Nasdem: Jadi Menteri Mau, Tapi Gebuki Jokowi Juga Mau
-
Arief Poyuono Disentil Najwa Shihab: Dulu Pendukung Prabowo Sekarang Cebong
-
Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, Bukti Tidak Ada Beda Prinsip di Politik RI
-
Sandiaga Uno Jadi Menparekraf, Fahri Hamzah Justru Kecewa dengan Prabowo
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah