Suara.com - Hong Kong memperpanjang masa karantina wajib selama tujuh hari menjadi 21 hari untuk semua pengunjung yang datang dari luar negeri mulai Jumat (25/12).
Menyadur Channel News Asia, Jumat (25/12/2020) langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 varian baru.
Pihak berwenang juga melarang semua orang yang tinggal di Afrika Selatan dalam 21 hari terakhir untuk berkunjung ke Hong Kong.
Hong Kong telah juga ikut melarang semua penerbangan yang tiba dari Inggris mulai Senin, menyusul penemuan virus Covid-19 strain baru.
Pihak berwenang mengatakan bahwa dua mahasiswanya yang kembali dari Inggris kemungkinan besar terinfeksi jenis baru Covid-19 yang disinyalir lebih ganas.
Dalam sebuah pernyataan pada tengah malam pada hari Jumat, pihak berwenang mengatakan semua orang yang datang dari luar China harus menjalani masa karantina selama 21 hari di hotel-hotel yang ditunjuk.
"Memperhatikan perubahan drastis dari situasi pandemi global dengan varian virus baru yang ditemukan di lebih banyak negara, ada kebutuhan bagi pemerintah untuk segera memperkenalkan langkah-langkah tegas ... untuk memastikan bahwa tidak ada kasus yang lolos bahkan dalam kasus yang sangat luar biasa di mana masa inkubasi virus lebih dari 14 hari," kata juru bicara pemerintah.
Menurut data Worldometers, jumlah kasus Covid-19 di Hong Kong mencapai 8.482 dan hingga kini ada sekitar 130 kasus kematian akibat virus tersebut.
Varian baru virus Covid-19 di Inggris menjadi momok tersendiri bahkan menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 di negara tersebut.
Baca Juga: China Ancam Negara-negara Barat terkait Hong Kong: Mata akan Dicongkel
Menurut data resmi, pada Kamis (24/12) tercatat 36.804 kasus baru dan 691 kematian dalam 28 hari usai dinyatakan positif, di mana keduanya meningkat tajam dibanding sehari sebelumnya.
Perdana Menteri Boris Johnson beserta penasihat ilmiah mengatakan bahwa varian virus corona, yang bisa mencapai 70 persen lebih menular, mengganas di Inggris, meski tidak dianggap lebih mematikan atau pun menyebabkan penyakit yang lebih serius.
Sejak itu otoritas menerapkan langkah pembatasan sosial terpadu yang ketat di London, Inggris tenggara dan Wales.
Sementara, rencana untuk melonggarkan pembatasan selama Natal di seluruh wilayah diminimalisasi secara drastis atau dibatalkan sama sekali.
Banyak negara yang menutup perbatasan mereka untuk Inggris lantaran merasa khawatir dengan galur virus corona yang bermutasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina