Suara.com - Ekonom Rizal Ramli menilai capaian ekonomi tahun 2020 jauh dari kata berhasil. Penyebabnya, kata dia, selain faktor eksternal yang berupa pandemi Covid-19, keterpurukan ekonomi juga tidak lepas dari faktor internal di jajaran kabinet Indonesia Maju.
Utamanya, menurut Rizal Ramli, adalah semrawutnya kebijakan fiskal di bawah komando Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Kebijakan pertama Kementerian Keuangan yang disoroti Rizal Ramli adalah soal utang.
Kementerian koordinator ekonomi era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keuntungan kepada kreditor dengan membuat bunga utang yang cukup tinggi.
"Misalnya, di bank ada yang mau pinjam kredit (bunga) pinjamannya 15 persen. Para pengusaha datang ajukan kredit, mereka negosiasi jangan 15 persen tapi 12-13 persen. Tapi ada satu negara yang datang mau bayar bunga 17-18 persen, 2 persen lebih mahal dari pasar selama 10 tahun," kata Rizal Ramli dalam pernyataan tertulis, Senin (28/12/2020).
Kebijakan utang dengan bunga yang tinggi seperti itu, kata Rizal Ramli, tidak dilakukan oleh negara tetangga Indonesia seperti Singapura hingga Jepang dan China.
"Karena nggak ada diseluruh dunia menteri keuangan yang pinjam dengan bunga kemahalan. Misalnya menteri keuangan Singapura, Jepang, China kalau pinjam dia tekan semurah mungkin bukan semahal mungkin," kata Rizal Ramli.
"Jangan main-main. Perbedaan, selisih bunga 2 persen saja selama 10 tahun. Misalnya kita pinjam 10 dolar, 2 persennya itu tambahan bunganya itu sepertiganya. Siapa yang bayar? Rakyat kita," kata mantan anggota tim panel bidang ekonomi PBB.
Selain itu, Rizal Ramli juga menilai kebijakan tax holiday bagi para pengusaha besar justru membuat cekak penerimaan negara.
Sebagai buktinya, kata Rizal Ramli, tax ratio atau penerimaan pajak di awal tahun 2020 ini realisasinya tidak mencapai lebih dari 10 persen. Berbeda dengan saat Rizal Ramli menjabat sebagai Menko Ekuin 20 tahun lalu, yang berhasil merealisasi hingga 11,5 persen dari GDP.
"Hari ini sebelum krisis (Covid-19) 10 persen. Dengan krisis ini penerimaan pajak bakal lebih anjlok lagi. Bahkan bisa 60-65 persen dari target. Itu yang menjelaskan kita akan kesulitan cash flow. Penerimaan pajak kita anjlok, besar sekali," tutur Rizal Ramli.
"Dia (Sri Mulyani) hanya berani dengan yang kecil-kecil, dan kedua dia pinjam-pinjam makin susah. Makanya mulai pinjam melalui bilateral," dia menambahkan.
Dari situ, mantan Menko Kemaritiman ini memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih akan sulit, bahkan lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998.
"Makin lama ekonomi makin terjerumus. Jokowi go down bersama dengan kinerja Sri Mulyani dalam kinerja keuangan," kata Rizal Ramli.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
-
Geger "ADILI JOKOWI" Muncul Mendadak di Notifikasi Aplikasi, Diduga Milik RS Hermina
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
-
Rocky Gerung: "Pulung" Jokowi Lenyap, Kereta Cepat Jadi Simbol Niat Jahat
-
Getol Bongkar Borok Proyek Whoosh, Siapa Agus Pambagio? Ini Profil dan Pendidikannya
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui