Suara.com - Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, orang-orang yang tidak menyukai pemerintah, sudah eksis sejak dulu.
Namun, berkat polisi siber, kini pihak-pihak yang gencar melayangkan ancaman berbahaya bisa langsung terdeteksi.
Mahfud mengungkapkan, orang-orang yang tidak menyukai pemerintah pasti akan selalu menyerang. Berkat media sosial, hal tersebut justru semakin masif.
"Ada sekelompok orang, yang apa pun pemerintah lakukan, entah benar entah salah, pasti dihantam saja, tidak ada benarnya, itu ada yang begitu," kata Mahfud dalam diskusi bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya secara virtual yang dikutip Suara.com, Senin (28/12/2020).
Karena banyak penyerangan terhadap pemerintah melalui media sosial, maka muncullah polisi siber.
Satuan tugas kepolisian itu, kata dia, bertugas menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran siber.
Mahfmud mengklaim, hal tersebut dilakukan lantaran banyak berita-berita hoaks yang membuat pernyataan dari pemerintah malah disalahartikan.
Mahfud mencontohkan, ada orang yang memotong pernyataannya sehingga melenceng dari substansinya.
"Saya sih tidak rugi. Saya hanya ingin mengatakan, betapa sekarang ini hoaks sengaja dibuat begitu rupa, kutipan-kutipan yang sudah empat tahun lalu dikeluarkan lagi diberi tanggal hari ini dan itu membuat gaduh," ujarnya.
Baca Juga: 6 Laskar FPI Tewas, Refly Harun Pegang Jaminan Komnas HAM dari Mahfud MD
Tetapi, menurut dia, hal tersebut tidak terlalu berbahaya lantaran hanya berdampak kepada penggiringan opini.
Pasalnya, ia mengganggap hal yang lebih berbahaya adalah pengancaman dari orang-orang yang tidak menyukai pemerintah.
"Misalnya mengancam-ngancam akan memotong leher polisi akan memotong leher presiden dan macam-macam itu," tuturnya.
Karena itulah akhirnya polisi siber diaktifkan untuk menelusuri kejahatan-kejahatan di dunia siber.
"Oleh sebab itu kalau ada orang mengancam-ngancam jam 8 pagi, jam 10 bisa ditangkap bisa kok sekarang dan itu banyak dilakukan karena polisi siber kita bisa untuk hal-hal yang kriminal yang membahayakan yang seperti itu."
Berita Terkait
-
6 Laskar FPI Tewas, Refly Harun Pegang Jaminan Komnas HAM dari Mahfud MD
-
Salut! Bocah Ini Beri Hormat saat Menyeberang, Alasannya Bikin Terenyuh
-
Kasus Tanah Pesantren Habib Rizieq, Mahfud MD Minta Cek Pengakuan Petani
-
Heboh Ban Motor Diisi Rumput Pakan Ternak, Ternyata Ini Fungsinya
-
Mahfud MD: Pemerintah Tidak Akan Bentuk TGPF Penembakan 6 Laskar FPI
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
Geger Eks Napiter Ledakkan Lapak di Tasik, Pengamat Bongkar Celah Pengawasan yang Bolong
-
Tak Ada SP 1 dan 2, Guru Pelaku Kekerasan di Sekolah Rakyat Langsung Pecat!
-
Prabowo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Tahni
-
Ajak Warga Jakarta Jujur Saat Disensus, Pramono: 'Kaya Ya Kaya, Miskin Ya Miskin'
-
KPK Klaim Belum Ada Permintaan Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Hindari 'Jeruk Makan Jeruk', Kejagung Bentuk Tim Steril Tangani Kasus Febrie Adriansyah
-
Celah Hukum Kasus Febrie: Mengapa Pengalihan ke Kejagung Bisa Bikin Tersangka Menang Praperadilan?
-
Ibu Santri di Lombok Tengah: Anak Saya ke Pesantren untuk Belajar Agama, Bukan Dibakar Hidup-Hidup
-
Lebih Cepat di Kejagung, Yusril Ungkap Alasan Berkas Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan
-
RUU Perampasan Aset Berpotensi Dirombak, DPR Bahas Pembentukan Lembaga Khusus