Suara.com - Diketahui, Badan Eksekutif Universitas Indonesia (BEM UI) tak setuju atas keputusan pemerintah Presiden Jokowi membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI). Alasannya, mereka menganggap keputusan itu hanya berlandaskan surat keputusan bersama menteri atau SKB, bukan melalui mekanisme peradilan.
Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menyatakan bahwa melarang FPI dengan dasar SKB Menteri sama sekali tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
"Tidak selarasnya muatan SKB tersebut dapat ditinjau dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menghapuskan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran organisasi kemasyarakatan," tulis BEM UI dalam pernyataannya, Selasa (5/1/2021).
Melihat hal itu Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid memberikan tanggapannya melakui akun Twitter pribadinya.
"Beneran UI ini? UU Ormas itu konstitusional sudah selesai di MK dan tidak halangi mereka yang dibubarkan untuk tempuh ke pengadilan," tulis @muannas_alaidid pada Selasa (5/1/2021).
Dia juga menyebut sikap BEM UI tidak mencerminkan diri sebagai intelektual terdidik. Ia turut menyarankan pada mahasiswa UI harusnya memberi tahu pada FPI agar taat hukum.
"Sebagai intelektual terdidik mestinya ajarin mereka taat hukum, jangan mau ditunggangi," terang Muannas.
Seperti yang diberitakan, BEM UI mengecam tindakan pemerintan yang telah melakukan tindakan pembubaran ormas FPI tanpa melalui proses peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam UU Ormas.
Tak hanya itu BEM UI turut menyinggung pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaian hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum.
Baca Juga: Ini Alasan BEM Universitas Indonesia Kritisi Pembubaran FPI
Cuitan kritik Muannas Alaidid terhadap sikap BEM UI tersebut, lantas memancing warganet untuk berkomentar.
"Lama-lama BEM UI enggak ngerti pengetahuan. Kalau baper jangan kuliah," celetuk akun @Dod***.
"Mending masuk ke kampus yang kecil ya bang agar merasakan hambatan dan tantangan UI di masa dulu bukan hanya menikmati ke tenaran UI sekarang, tapi malahan menjatuhkan nama UI tersebut karena ulah mahasiswanya," timpal akun @Alaw***.
"Beginilah kalau mahasiswa kurang membaca. Jadinya sesat dan menyesatkan. Lebih baik mereka belajar dulu sebelum bicara," tutur akun @irfan88978249.
"Yang dikritik itu proses pembubarannnya kok bisa-bisanya nyimpulin mereka enggak taat hukum, yang namanya kritik ya boleh aja dong bebas? Kan salah satu hak berwarga negara juga," jelas akun @newtification_.
"Dikit-dikit ditunggangi, ngekritik dibilang radikal radikul. Terus aja ngegoreng jualan gituan. Awas nih bentar lagi BEM dicap kadrun," komentar akun @imrisan_.
Berita Terkait
-
Deklarasi Front Persatuan Islam Bermunculan, Isi AD/ART Masih Sama
-
FPI Dibubarkan, BEM UI Singgung Keadilan dan Hak Asasi Manusia
-
BEM UI Kecam Keras Pembubaran FPI dan Maklumat Kapolri, Ini Alasannya
-
Gokil! Bapak-bapak Kompak Berjoget, Warganet: Alumni Dancer
-
Ini Alasan BEM Universitas Indonesia Kritisi Pembubaran FPI
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik