Suara.com - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah mengajukan surat permohonan penunjukan penggantinya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Permohonan tersebut disampaikan Idham menjelang masa pensiunnya pada awal Februari tahun ini.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan hal tersebut. Menurut Argo, surat permohonan itu diajukan Idham kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Selasa (5/1) kemarin.
"Ya karena mau memasuki pensiun," kata Argo saat dikonfirmasi, Rabu (6/1/2021).
Kendati begitu, Argo memastikan bahwa Idham tidak mengajukan nama calon Kapolri pengganti dirinya kepada presiden. Melainkan hanya mengajukan surat permohonan penunjukan penggantinya menjelang masa pensiun.
"Pak Idham tidak ngajukan nama," katanya.
Duet Gatot-Listyo
Kekinian disebut-sebut telah muncul gagasan penggantian satu paket Kapolri dan Wakapolri dari lingkungan Istana Kepresidenan di akhir masa jabatan Idham Azis. Komjen Pol Gatot Eddy dan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ialah dua nama yang digagas bakal mengisi jabatan Kapolri dan Wakapolri.
Hal itu diungkapkan oleh Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Dia menyebut gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan itu mendorong Gatot yang kekinian menjabat sebagai Wakapolri naik menggantikan Idham Azis. Sedangkan, Listyo yang kekinian menjabat sebagai Kabareskrim Polri naik menggantikan posisi Gatot.
"Dari pantauan IPW gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR," kata Neta kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).
Baca Juga: IPW Sebut Internal Polri tak Ingin Dipimpin Sosok Jenderal Muda Ini
Sementara itu, Neta menyebut dari kalangan internal Polri justru berharap Presiden Joko Widodo alias Jokowi dapat memilih jenderal senior sebagai Kapolri. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior.
"Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," beber Neta.
Gatot diketahui merupakan jenderal bintang tiga lulusan akademi kepolisian alias Akpol angkatan 88. Sedangkan Listyo merupakan jenderal bintang tiga lulusan Akpol angkatan 91.
Neta lantas berujar, bahwasannya proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Kekinian kata dia, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika, seperti kemunculan kelompok-kelompok garis keras keagamaan.
"Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," katanya.
Atas hal itu, Neta berpendapat bahwa Jokowi semestinya tidak hanya memilih figur calon Kapolri yang loyal. Melainkan, juga figur yang dinilai mampu mengkonsolidasikan internal Polri dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.
Berita Terkait
-
IPW Sebut Internal Polri tak Ingin Dipimpin Sosok Jenderal Muda Ini
-
IPW Bongkar Sosok Kapolri dan Wakapolri yang Disiapkan Istana
-
IPW Sebut Istana Sudah Kantongi Nama Kapolri Baru, Ini Sosoknya
-
Mahfud MD Disebut Sudah Pegang Nama Calon Kapolri Baru, Siapa Dia?
-
Terungkap! Istana Gagas Duet Eddy-Listyo Jadi Kapolri dan Wakapolri
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar