Suara.com - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah untuk menerapkan lockdown secara parsial untuk menekan angka penularan pandemi COVID-19.
Felly menilai penerapan protokol kesehatan 3M Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan sudah tidak efektif karena masyarakat kian lengah.
"Perlu penanganan yang tidak biasa. Sudah tidak bisa dengan hanya imbauan 3M lagi, tapi pemerintah harus melakukan lompatan, misalnya dengan lockdown parsial," kata Felly, Rabu (6/1/2021).
Dengan lockdown parsial, kata Felly, akan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam mengurangi penularan dan beban fasilitas kesehatan.
Felly juga meminta Kementerian Dalam Negeri aktif mendorong kepala daerah untuk mengawasi protokol kesehatan warganya, sebab Kementerian Kesehatan seringkali kesulitan ketika berhadapan dengan pemerintah daerah karena bukan kewenangannya.
"Idealnya, Kemenkes dapat dengan mudah melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas-dinas kesehatan. Namun faktanya tidak semudah itu karena birokrasi dan pola kordinasi yang rumit," ucapnya.
Politisi NasDem itu lalu meminta pemda untuk menyiapkan fasilitas kesehatan untuk isolasi Orang Tanpa Gejala dengan memaksimalkan gedung-gedung sekolah atau pemerintahan.
“Apa yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Selatan patut menjadi contoh. Perawatan pasien OTG dilakukan di hotel-hotel yang disewa pemerintah. Berdasarkan hitung-hitungannya, satu pasien jika dilakukan treatment isolasi di hotel biayanya hanya sampai Rp 10 juta per orang,” ujarnya.
Sebagai informasi, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 779.548 orang di Indonesia sejak Maret 2020, 110.693 di antaranya masih dalam perawatan, 645.746 orang sembuh, dan 23.109 jiwa meninggal dunia.
Baca Juga: Update Data Covid-19 Kota Bekasi Hari Ini: 15 Pasien Meninggal Dunia
Berita Terkait
-
Update Data Covid-19 Kota Bekasi Hari Ini: 15 Pasien Meninggal Dunia
-
Update Covid-19: 1.116 Pasien Dibawa ke Wisma Atlet, Ratusan di RSKI Galang
-
DPR: Bagus Presiden Jokowi Perdana Divaksin, Tapi Harus Tunggu Izin UEA
-
BLT Penerima Upah akan Dilanjutkan 2021, Ini Bocoran dari Sri Mulyani
-
Video Viral Upacara Seremoni Distribusi Vaksin Covid-19 Banyak Dihujat
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional