Suara.com - Dewi Tanjung, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melaporkan anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon, Senin (11/1/2021).
Dewi mendesak MKD DPR RI memberikan rekomendasi pemecatan bagi Fadli Zon, lantaran menyukai video porno di akun media sosial Twitter pribadinya.
Dewi yang mengenakan pakaian serba hitam itu mendatangi Kantor MKD di kawasan kompleks parlemen untuk melaporkan Fadli perihal video porno.
Kasus itu sempat mencuat di kala netizen mengetahui akun Twitter Fadli menyukai salah satu video porno.
"Saya datang ke sini melaporkan anggota DPR RI yang bernama Fadli Zon dari Partai Gerindra anggota Komisi I," kata Dewi.
Alasan Dewi memutuskan membuat laporan karena yang dilakukan Fadli sebagai pejabat negara itu tidak pantas.
"Jadi saya laporkan ke MKD untuk diproses, mudah-mudahan diproses segera. (Saya) minta (Fadli) dipecat," tuturnya.
Dewi menuturkan, proses pelaporannya berjalan lancar. Meski demikian ia masih harus melakukan sejumlah revisi untuk berkas pelaporannya.
Dengan pelaporannya itu, Dewi berharap agar MKD bisa segera memprosesnya.
Baca Juga: Husin Shihab Minta Polisi Adil: Fadli Zon Pakai Uang Rakyat, Gisel Enggak
"Kalau bisa minggu ini selesai kalau bisa diproses secapatnya karena ini meresahkan dan memalukan seorang pejabat negara."
Sebelumnya, politikus Partai Gerindra itu sempat menjadi bahan pembicaraan ramai di Twitter pada Rabu (6/1/2020). Akun Twitter Fadli Zon tertangkap basah me-like video porno di media sosial tersebut.
Pada Rabu sore, tagar #FadliZonJubirBokep berada di puncak daftar topik paling trending di Twitter Indonesia.
Selain tagar tersebut, akun resmi Fadli Zon juga menjadi sasaran ejekan serta sindiran publik di Twitter, meski banyak juga akun yang menyerang itu diduga kuat sebagai akun bodong.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu membantah telah menyukai akun berisi video porno di akun Twitter miliknya.
Ia mengatakan dirinya tak pernah like situs tak senonoh di Twitter dan mengklaim bahwa situs-situs porno selalu dia blokir.
Berita Terkait
-
Husin Shihab Minta Polisi Adil: Fadli Zon Pakai Uang Rakyat, Gisel Enggak
-
Polisi Mengaku Terima Laporan Warga soal Like Video Porno Fadli Zon
-
Politisi di Medsos, Like Video Porno hingga Blokir Warganet Kritis
-
Polisi Benarkan Fadli Zon Dilaporkan Soal Like Video Syur
-
Polisi Sudah Terima Laporan Like Bokep Twitter Fadli Zon
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Bukan Sekadar Seremonial, Ini Alasan PDIP Wajibkan Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme
-
Kedok Warung Sembako Terbongkar! Polisi Sita Ribuan Obat Keras di Jagakarsa, Satu Pria Diringkus
-
Jokowi Bakal Keliling Indonesia, Djarot PDIP: Silakan, Bagus Kalau Sambil Tunjukkan Ijazah Asli
-
Siapa Mama Sinta? Tokoh Adat Papua Polisikan Ketua LBH Merauke Terkait Film Pesta Babi
-
Prabowo Instruksi Bahasa Prancis di Sekolah, PDIP Beri Catatan Kritis: Tidak Bisa Serta Merta Begitu
-
Prabowo Tiba di Indonesia Usai Kunjungan dari Prancis, Gibran Menyambut
-
Ribuan Calon Jemaah Umrah Hanania Travel Gagal Berangkat, Negara Diminta Hadir Sesuai UU Terbaru!
-
Buntut Film Pesta Babi, Mama Sinta Asal Papua Polisikan Ketua LBH Merauke di Jakarta
-
Eropa Tegang! Vladimir Putin Ancam Bombardir Dua Negara NATO
-
Alarm Regresi Demokrasi, Menguatnya Kartelisasi Politik dan Ancaman Neo Otoritarianisme di Indonesia