Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mewanti-wanti jangan sampai ada konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum, kalau Komjen Listyo Sigit Prabowo nanti resmi menjabat sebagai Kapolri.
Sebab, Listyo diketahui memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Listyo dulu pernah menjadi ajudan sang presiden.
Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menilai, kedekatan Listyo sebagai mantan ajudan Jokowi semestinya dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan terkait situasi terkini kepada presiden.
Dengan begitu, Jokowi dapat mendengar dan mengetahui masalah yang sedang terjadi, terutama terkait reformasi sektor keamanan.
"Di lain sisi, kedekatan tersebut jangan sampai menjadi conflict of interest (konflik kepentingan) dalam proses penegakan hukum ke depannya," kata Rivanlee kepada Suara.com, Rabu (13/1/2021).
Sementara sebagai mantan Kadiv Propam Polri diharapkan dapat membenahi mekanisme pengawasan di internal Polri.
Serta diharapkan pula dapat membaca sejumlah permasalahan yang hadir di tubuh Polri, khususnya terkait resistensi terhadap kritik.
Sebab, menurut Rivanlee, hingga kekinian belum terlihat adanya upaya serius dari Polri untuk membenahi berbagai permasalahan di dalam institusinya yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan HAM.
Misalnya terkait pengamanan dan penanganan aksi massa 21-23 Mei 2019 yang diduga terjadi maladministrasi menurut temuan Ombudsman RI.
Baca Juga: Nagita Ngebet Disuntik Bareng Jokowi, Tapi Istana Cuma Undang Raffi Ahmad
"Sebagai eks Kadiv Propam Polri, Listyo Sigit bisa melihat kecenderungan permasalahan yang ada di tubuh kepolisian, baik secara kebijakan yang keluar maupun tindakan kepolisian di lapangan. Dari pengalaman ini, penting bagi Listyo Sigit untuk melakukan pembenahan mengenai mekanisme pengawasan internal kepolisian."
Calon tunggal
Listyo diketahui menjadi calon tunggal Kapolri yang dipilih Presiden Jokowi. Hal itu diketahui berdasar Surat Presiden (Surpres) yang diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke pimpinan DPR RI, pada hari ini.
"Karena itu pada hari ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa surpres telah kami terima dari bapak Presiden yang mana bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu Bapak Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim," kata Ketua DPR RI Puan Maharani.
Seusai menerima surat presiden, DPR RI pun akan segera menindaklanjuti dengan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada Listyo.
DPR RI setidaknya memiliki waktu 20 hari untuk menjalankan mekanisme pengambilan persetujuan calon Kapolri tersebut.
Berita Terkait
-
Nagita Ngebet Disuntik Bareng Jokowi, Tapi Istana Cuma Undang Raffi Ahmad
-
Ribka Tjiptaning Menolak Divaksin, Ini Reaksi PDI Perjuangan
-
Disuntik Vaksin Covid-19, Jokowi: Ikhtiar Besar Terbebas dari Pandemi
-
Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, PDIP Tegas Mendukung
-
Pedas! Jokowi Divaksin, Rocky Gerung: Dia Banyak Bikin Sejarah Mengada-ada
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
Terkini
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Akses Warga dan Rantai Logistik Bireuen Kembali Terhubung
-
Kerja 24 Jam, Kementerian PU Percepat Pemulihan Jalan Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
-
KPK SP3 Perkara Eks Bupati Konawe Utara, ICW Tagih Penjelasan Kasus Korupsi Tambang