Suara.com - PDI Perjuangan buka suara terkait pernyataan kadernya Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin Covid-19. PDIP justru mendukung program vaksinasi dari pemerintah.
Penolakan Ribka selaku anggota Komisi IX disampaikan saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, fraksi partainya dalam Komisi IX justru bertolak belakang dengan pernyataan Ribka.
Menurut Hasto, partainya mengedepankan prinsip gotong royong, dan sesuai tiga pilar partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan AD/ART, sikap politik, dan program perjuangan partai. Termasuk juga dengan posisi politik PDIP sebagai pengusung utama pemerintah.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting, ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1/2021).
Hasto enggan menyimpulkan pernyataan Ribka secara singkat. Sebab menurutnya maksud yang disampaikan Ribka secara menyeluruh ialah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
"Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," ujarnya.
"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu tiga hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," tambahnya.
Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan kalau PDIP mendukung secara penuh program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan Presiden Jokowi. Apalagi menurutnya PDIP sudah sedari awal sudah mengusulkan vaksinasi kepada masyarakat dilakukan secara gratis.
Ia juga menegaskan PDIP akan membantu sosialisasi kepada masyarakat untuk mau divaksin.
Baca Juga: PDIP: Ribka Tjiptaning Ingin Kritik Komersialisasi Pelayanan Kesehatan
"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," tuturnya.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning tegas menolak untuk divaksin Covid-19. Daripada divaksin, ia lebih memilih untuk membayar denda bagi penolak vaksin.
Ribka mengatakan kalau ia tidak mau divaksin apapun itu jenisnya. Bahkan ia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.
Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma.
"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending saya bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1) kemarin.
Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi