Suara.com - Estonia resmi dipimpin oleh seorang perdana menteri wanita untuk pertama kali, semenjak merdeka pada tahun 1991 dan mengalami gejolak 2 tahun belakangan ini.
Menyadur The Guardian, Rabu (27/1/2021) Kaja Kallas resmi menjadi perdana menteri baru Estonia dan telah berjanji untuk memulihkan reputasi bangsa Baltik.
Wanita berusia 43 tahun tersebut memimpin kabinet baru setelah bekas pemerintahan runtuh dalam dugaan skandal korupsi.
"Kami akan kembali membangun hubungan kami dengan sekutu kami, tetangga kami, dan kami akan mencoba memulihkan nama kami sebagai negara yang baik untuk berinvestasi," kata Kaja Kallas kepada Reuters di Tallinn pada Selasa, setelah mengambil sumpah jabatannya.
Kallas menjadi perdana menteri wanita pertama di negara itu sejak Estonia memperoleh kembali kemerdekaannya pada tahun 1991.
Partai Reformasi, yang dipimpinnya, memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum 2019, tetapi tidak dapat membentuk pemerintahan, sebagai saingannya.
Partai Tengah malah mencari dukungan EKRE sayap kanan dan partai sayap kanan lainnya untuk membentuk koalisi kontroversial, dengan Juri Ratas dari Pusat sebagai perdana menteri.
Koalisi itu rapuh, dan berulang kali diguncang oleh retorika sayap kanan yang digunakan oleh anggota pemerintah EKRE.
Pada tahun 2019, anggota parlemen EKRE, Ruuben Kaalep, mengatakan kepada The Guardian bahwa agenda partainya adalah untuk melawan "pengganti asli", "agenda LGBT", dan "hegemoni ideologis global kiri".
Baca Juga: Potret Tallin, Kota Bersejarah di Tengah Modernitas Eropa
Pada bulan Desember 2019, presiden Estonia Kersti Kaljulaid meminta maaf kepada Finlandia, setelah menteri dalam negeri Mart Helme, pemimpin EKRE, mengejek perdana menteri Finlandia yang baru terpilih Sanna Marin sebagai "gadis penjual".
Tahun lalu, Kaljulaid mengadakan rapat dewan keamanan negara untuk membahas pernyataan Helme yang menyebut Joe Biden "korup". Dia mengatakan pernyataan itu dapat mengancam Estonia.
Pada akhirnya, pemerintahan Juri Ratas ditumbangkan bukan oleh retorika EKRE tetapi oleh skandal korupsi. Dia mengundurkan diri awal Januari, dan koalisi baru dibentuk antara partai-partai Pusat dan Reformasi, dengan masing-masing tujuh kabinet dan Kallas sebagai perdana menteri.
Kabinet baru ini akan menjabat selama dua tahun sebelum pemilihan baru dijadwalkan pada musim semi yang jatuh di tahun 2023.
Kallas, mantan pengacara dan anggota parlemen, adalah putri Sim Kallas, yang mendirikan Partai Reformasi dan menjadi perdana menteri pada 2002-2003.
Dia mengatakan keseimbangan gender merupakan faktor penting dalam kabinet barunya. Banyak perempuan ditunjuk untuk posisi kunci, termasuk menteri keuangan dan menteri luar negeri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai