"Metodenya adalah dengan membuat kelompok palsu, mengklaim serangan menggunakan identitas kelompok ini, dan dengan demikian menutupi peran (milisi yang telah mapan) dalam serangan itu," demikian ungkap analis Michael Knights dalam laporan untuk Pusat Pemberantasan Terorisme di akademi militer AS West Point pada Oktober 2020.
Meskipun semua kelompok tersebut berikrar setia kepada Iran, mereka memiliki tujuan politik yang berbeda.
Serangan drone 'tidak dapat dilakukan tanpa izin Iran'
"Namun ketika ada serangan terhadap negara lain [seperti yang terjadi saat itu], itu tidak dapat dilakukan tanpa izin Iran karena potensi konsekuensinya sangat besar bagi Irak dan Iran," kata Malik.
Serangan lain yang dilakukan oleh kelompok milisi baru Irak ini terkadang mendapat kecaman dari rekan-rekan mereka, atau bahkan diabaikan.
Tetapi drone bunuh diri di Riyadh mendapatkan komentar dan dirayakan oleh semua paramiliter loyalis Iran.
Bagi Malik, tanggapan serupa ini menunjukkan bahwa serangan pesawat tak berawak kemungkinan besar disetujui oleh Iran.
Analis tersebut percaya bahwa serangan ini adalah bagian dari kampanye Iran untuk menekan pemerintahan baru Biden guna mencabut sanksi terhadap negara itu dan kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015 yang disepakati dengan pemerintahan Obama, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Mantan Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan pada 2018, dan menerapkan sanksi "tekanan maksimum" terhadap Teheran.
Baca Juga: Menlu AS Blinken Minta Iran Kembali ke Kesepakatan Nuklir
Saat ini, Iran berada di bawah tekanan ekonomi yang sangat besar, dan akan berdampak pada pemilihan presiden Iran yang dijadwalkan pada bulan Juni.
Akibatnya, para analis mengatakan bahwa kepemimpinan Iran ingin supaya Presiden AS Joe Biden secepat mungkin kembali ke JCPOA.
Melintasi 'garis merah'?
"Tujuan Iran adalah menghapus sanksi," kata Malik. "Jadi, mereka berusaha menekan di tiga area utama," termasuk di pengayaan uranium yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir, serta melakukan latihan dengan rudal dan drone.
"Ini juga termasuk memberikan lebih banyak tekanan pada sekutu AS seperti Arab Saudi," ujarnya.
"Bagi Iran, status quo tidaklah berkelanjutan dan, diam-diam, ada pemahaman di antara semua pihak yang terlibat bahwa Iran harus terus menekan," Justin Bronk, seorang peneliti di Royal United Services Institute, sebuah wadah pemikir kebijakan pertahanan yang berbasis di London, mengatakan kepada DW.
Tapi semua itu mesti dilakukan tanpa melampaui garis merah Amerika, apalagi sampai membunuh warga negara Amerika, yang akan memaksa AS melakukan tanggapan militer terhadap Iran.
"Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan," ujar Bronk. Bronk, yang juga ahli pertahanan udara, mengatakan drone bersenjata yang dikenal sebagai "amunisi terapung" sangat cocok untuk ini.
Pesawat nirawak ini harganya relatif murah dan dapat dibuang, dan dapat membawa sekitar 30 kilogram bahan peledak.
Jumlah ini cukup untuk membuat kerusakan dan mungkin membunuh, tetapi potensi daya rusaknya terbatas.
"Semuanya dikalibrasi dengan cermat," katanya.
Serangan drone seperti ini juga dapat dianggap sebagai pendorong moral bagi milisi anti-Saudi atau anti-AS, tambahnya.
Seberapa berbahaya ancaman ini bagi Saudi?
"Masalah bagi Arab Saudi adalah bahwa ini adalah negara yang sangat besar," ujar Bronk.
"Sebagian besar tidak ada apa-apa (kecuali gurun). Namun ini berkaitan dengan infrastruktur kritis, banyak di antaranya cukup rentan karena, misalnya, berurusan dengan bahan yang mudah terbakar, seperti di industri minyak.
Saat ini, Iran dapat menyerang Sekutu Amerika di kawasan itu tanpa memicu tanggapan militer AS, jadi saat ini saya akan lebih khawatir jika saya adalah sekutu Amerika yang berada di kawasan itu, dibandingkan jika saya duduk di kedutaan AS."
Sementara bagi keluarga kerajaan Saudi, Bronk berpendapat mereka dapat terus tidur nyenyak.
Memang, tidak semua infrastruktur dapat dilindungi dari serangan udara, tetapi keluarga tersebut terlindungi dengan baik oleh apa yang disebutnya "deretan sensor dan penembak yang signifikan." ae/yp
Berita Terkait
-
Kondisi Selat Hormuz Terkini Setelah AS - Iran Damai
-
Ketua DPR Iran ke AS: Jangan Minta Hal Berlebihan, Kami Tak Ragu Menghancurkan
-
Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!
-
Akhirnya! Amerika Serikat dan Iran Tanda Tangan Perjanjian Sudahi Perang
-
Donald Trump Sebut Perjanjian Militer dengan Iran Sebagai Penyerahan Tanpa Syarat
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM
-
Pimpinan DPR Naik Mobil Komando Temui Massa, Janji Bebaskan 16 Mahasiswa Trisakti dan Bereskan BBM
-
Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun
-
Mahasiswa Trisakti Beri Peringatan Keras: Jangan Main-Main dengan Isu Perut Rakyat
-
Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum