Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat mendesak militer Myanmar untuk segera membebaskan pemimpin Myanmar Aun San Suu Kyi bersama sejumlah pejabat lainnya yang ditangkap dan ditahan, Senin (1/2/2021). AS juga memperingatkan akan adanya respon dari Washington terkait upaya kudeta Myanmar tersebut.
Suu Kyi dan presiden Myanmar dibawa ke tahanan setelah ketegangan berminggu-minggu antara militer dan pemerintah sipil mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu pada bulan November lalu.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan dalam pernyataan, "AS menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil langkah terhadap mereka yang bertanggung jawab, apabila aksi mereka tidak diubah." Ditambahkannya, Presiden Joe Biden telah menerima pengarahan mengenai situasi itu.
"Kami mendesak militer dan semua pihak untuk menghormati norma-norma demokrasi dan perundang-undangan, serta membebaskan mereka yang ditahan hari ini," tambah Psaki.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu (31/1) mengatakan AS "sangat prihatin dan terkejut" dengan laporan mengenai penahanan para pejabat dan tokoh masyarakat. Blinken menyerukan militer agar segera membebaskan para pejabat yang ditahan.
"AS mendukung rakyat Burma dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Militer harus mengubah sikap mereka segera," katanya dalam sebuah pernyataan.
Militer Myanmar pada pekan lalu mengisyaratkan bisa merebut kekuasaan setelah mengklaim terdapat kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). (Sumber: VOA Indonesia)
Berita Terkait
-
Kudeta Myanmar, Militer Klaim Ambil Alih Negara
-
Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Ditahan militer
-
Menegangkan, Detik-detik Penangkapan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi
-
Tak Hanya Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint Juga Ditahan Militer Myanmar
-
Aung San Suu Kyi dan Tokoh Senior Myanmar Ditangkap
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT