Komisi IX: Semua Daerah di Jawa-Bali Harus Ikut PPKM dan Melibatkan Ormas

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen menilai kalau Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dilakukan secara lebih tegas supaya efektif. PPKM juga harus selalu dievaluasi berdasarkan data dan riset.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebutkan kalau pelaksanaan PPKM Jawa-Bali tidak efektif. Karena penilaian Jokowi tersebut, maka sebaiknya PPKM dievaluasi guna kebijakan pemerintah berikutnya.

"PPKM merupakan upaya dari pemerintah, yang memang harus terus menerus dievaluasi apakah efektif atau tidak. Dari evaluasi itu, yang tentu harus berbasis data dan riset, yang sesuai dengan temuan di lapangan," kata Nabil dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2/2021).

Selain itu, Nabil juga menganggap kalau kebijakan PPKM harus dilaksanakan secara tegas dengan melibatkan organisasi masyarakat (ormas) supaya sosialisasi lebih masif. Ia juga menilai kalau informasi soal PPKM harus sampai ke RT/RW.

"Nah, ke depan, penting agar semua daerah di Jawa Bali ikut PPKM, tidak hanya beberapa kawasan saja," ujarnya.

Terkait efektivitas kebijakan pemerintah saat, pemerintah dilihat Nabil perlu melihat data secara valid baik dari peta persebaran kasus maupun kondisi di rumah sakit. Menurutnya, pemerintah harus melihat tren kenaikan kasus selama beberapa pekan.

Sebelumnya, Jokowi mengevaluasi soal penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu.

Dia menyebut belum ada perbaikan dari segi penularan Covid-19 serta ekonomi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.

Baca Juga: Pandemi Virus Corona Picu Masalah Mata, Begini Cara Mencegahnya!

Rapat tersebut dihadiri Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Seskab Pramono Anung.

Menurut Jokowi, tidak masalah jika perekonomian melorot karena PPKM, asalkan penularan Covid-19 ikut berkurang. Namun, yang terjadi sekarang malah sebaliknya.