Jaksa Hadirkan Refly Harun Jadi Saksi Sidang Ujaran Kebencian Gus Nur ke NU

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi pakar hukum tata negara Refly Harun dalam perkara ujaran kebencian dengan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).

Refly Harun menjadi salah satu dari empat saksi yang akan dimintai kesaksian di hadapan majelis hakim.

Refly Harun diketahui sebagai pihak yang mewancarai Gus Nur. Sehingga, percakapan Refly dan Gus Nur menjadi viral di media sosial Youtube. Di mana, Gus Nur dianggap melakukan ujaran kebencian kepada NU.

Video tersebut dibuat pada 16 Oktober 2020 lalu di Sofyan Hotel, Jl Prof. DR Soepomo, Tebet Barat, Jakarta Selatan. Sehingga, videob itu dilaporkan sejumlah pihak dan menjadi bukti polisi untuk menjerat Gus Nur menjadi tersangka.

Jaksa mendakw Gus Nur dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menumbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Jaksa Didi AR menyatakan, ujaran kebencian yang disampaikan Gus Nur merujuk pada wawancara Gus Nur di akun YouTube Munjiat Channel.

"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, fas dan antagolongan (SARA)," kata Jaksa Didi AR, pekan lalu.

Jaksa Didi menguraikan, pernyataan Gus Nur yang dinilai telah menggar hukum. Pertama, pada menit 03.45, Gus Nur berbincang dengan Refly Harun tentang organisasi Nadhatul Ulama (NU).

Gus Nur didakwa pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca Juga: PN Jaksel Kembali Gelar Sidang Ujaran Kebencian Gus Nur

Atau, Pasal 45 ayat (3) jo, pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.