Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diterapkan dengan menggunakan pendekatan berbasis mikro atau tingkat lokal.
Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 bersama Presiden Jokowi.
Pendekatan berbasis mikro atau tingkat lokal dilakukan agar lebih efektif dalam penanganan Covid-19.
"Arahan bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal mulai dari tingkat Desa Kampung, RT dan RW," ujar Airlangga dalam jumpa pers, Rabu (3/1/2021).
PPKM berbasis mikro kata Airlangga juga harus melibatkan dari Satgas dari pusat sampai Satgas terkecil.
Airlangga menuturkan nantinya Satgas Covid-19 akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kedisiplinan dan penegakan hukum.
"Pelibatan aktif dari Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi, TNI/Polri harus dilakukan, bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melakukan tracing," tutur Airlangga.
Pemerintah kata Airlangga juga akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro dan akan mengevaluasinya.
"Pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro dan tentu lingkup ini akan dievaluasi secara dinamis dan pemerintah akan mengkonsentrasikan pada 98 daerah yang saat sekarang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat," ucap dia.
Baca Juga: Ingin PPKM Lebih Ketat, Wagub DKI Bakal Libatkan Ormas Awasi Masyarakat
Saat Ratas, Jokowi kata Airlangga juga menyebut penanganan Covid-19 di setiap negara berbeda dan tidak ada rumus yang sama.
Sehingga kata dia, pendekatan PPKM berbasis mikro dinilai tepat untuk Indonesia.
"Tentu bapak presiden juga menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 satu negara dengan negara lain berbeda dan tidak ada rumus yang sama, sehingga kita melakukan sesuai dengan cara yang dianggap tepat di Indonesia," katanya.
Berita Terkait
-
Ingin PPKM Lebih Ketat, Wagub DKI Bakal Libatkan Ormas Awasi Masyarakat
-
Relawan: Jokowi Akan Reshuffle 1 Sampai 3 Menteri Sebentar Lagi
-
Jokowi akan Keluarkan Instruksi Presiden untuk Perluas Tracing Covid-19
-
Jokowi: Tidak Ada Rumus yang Sama Tangani Covid-19
-
Abu Janda Ngaku Dibayar Jokowi di Pilpres, Roy Suryo: Pakai Uang Rakyat
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Sebut Produksi Jagung Melesat, Titiek Soeharto Ungkap Andil Polri soal Swasembada Pangan
-
Mardiono Ungkap Kericuhan di Muktamar X PPP Akibatkan Korban Luka yang Dilarikan ke Rumah Sakit
-
Muktamar X PPP: Mardiono Akui Konflik Internal Jadi Biang Kegagalan di Pemilu 2024
-
Baru Hari Pertama Muktamar X PPP, Mardiono Sudah Menang Secara Aklamasi
-
Solid! Suara dari Ujung Barat dan Timur Indonesia Kompak Pilih Mardiono di Muktamar X PPP
-
Bukan Kader, tapi Provokator? PPP Curiga Ada Penyusup yang Tunggangi Kericuhan Muktamar X
-
15 Tahun Menanti, Bobby Nasution Jawab Keluhan Warga Bahorok
-
Bobby Nasution Minta Mitigasi Dini Banjir Bandang Bahorok
-
Prabowo Akui Keracunan MBG Masalah Besar, Minta Tak Dipolitisasi
-
Di Panggung Muktamar, Mardiono Minta Maaf dan Akui Gagal Bawa PPP Lolos ke Parlemen