Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil pihak KPU RI, Bawaslu RI, Disdukcapil hingga Kapolda NTT untuk merapatkan perihal Bupati terpilih Sabu Raijua NTT, Orient P Riwu yang diduga berkewarganegaraan ganda. Keputusan Kemendagri dipastikan akan dikeluarkan sebelum masa jabatan bupati berakhir yakni pada 17 Februari 2021.
"Pastinya Mendagri (Tito Karnavian) mencermati permasalahan ini dan mengambil langkah cepat. Tapi ada fakta hukum yang harus kami hormati sehingga langkah ini akan menjadi kebijakan yang diambil oleh bapak Menteri sebelum 17 Februari 2021," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Instagram Kemendagri, Kamis (4/3/2021).
Dari rapat tersebut, Akmal mengatakan bahwa Bawaslu telah memberikan saran agar ada penundaan pelantikan. Usulan itu lantas diterima Kemendagri sebagai bahan pertimbangan Mendagri Tito sebagai pembuat keputusan.
"Pastinya Mendagri (Tito Karnavian) mencermati permasalahan ini dan mengambil langkah cepat.
KPU, Bawaslu dan Disdukcapil pun menyampaikan kalau proses Pilkada Serentak 2020 sudah selesai. Tetapi, ada satu hal yang tidak dapat dipungkiri yakni temuan Bawaslu kalau Orient berkewarganegaraan ganda yakni RI dan Amerika Serikat.
Akmal mengaku kalau pihaknya bakal mengkonfirmasi ulang kepada lembaga atau otoritas yang memiliki wewenang terkait perihal kewarganegaraan.
"Solusi yang ditawarkan Bawaslu menjadi opsi yang diperimbangkan untuk diambil tapi sekali lagi proses penetapan apakah kewarganegaraan WNI atau WNA, kami serahkan pada otoritas yang berwenang," jelasnya.
"Sembari masa jabatan bupati 20215-2020 habis pada 17 Februari tinggal beberapa hari lagi. Dalam waktu singkat kami akan segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait."
Diketahui, Orient Bupati terpilih di NTT menjadi sorotan karena memiliki KTP di Jakarta Utara. Sebelum itu, Bawaslu setempat menyebut jika Orient berasal dari Amerika Serikat.
Baca Juga: Orient P Riwu Kore Ternyata Punya Aset Puluhan Miliar Rupiah di Amerika
Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang diterima Suara.com, Orient bahkan memiliki surat keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman data KTP elektronik.
Dugaan Oirent adalah warga AS pertama kali diungkap Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagi Huma.
Dia mengatakan, pihaknya sudah mengkonfirmasi status kewarganegaraan itu kepadaKedutaan Besar Amerika Serikat.
"Iya benar," kata Yudi, melansir Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (2/1/2021).
Yudi menyebut, kecurigaan Bawaslu didasari Orient yang puluhan tahun tidak tinggal di wilayah tersebut. Bawaslu lantas mencari tahu terkait hal ini. Salah satunya dengan menghubungi Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
"Sampai dengan terakhir di Bulan Januari, kami tidak mendapatkan," ucapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Inflasi YoY Oktober 2,86 Persen, Mendagri: Masih Aman & Menyenangkan Produsen maupun Konsumen
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Ajak Sekda dan Kepala Bappeda, Kemendagri Bakal Gelar Rakornas: Selaraskan Program Pusat-Daerah
-
Dana Pemda Rp 234 T Mengendap di Bank, Anggota DPR Soroti Kinerja Pemda dan Pengawasan Kemendagri
-
Duit Pemda Rp234 Triliun 'Nganggur' di Bank, DPR Turun Tangan: Minta Kemendagri Jadi Wasit
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group