Menag Yaqut Diminta Libatkan dan Dengarkan Masukan dari Kiai Kampung

Suara.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas diminta untuk mengajak dan melibatkan kiai kampung dalam menyusun kebijakan. Saran itu disampaikan dari salah satu ulama karismatik Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman KH Syukron Ma'mun.

"Saya bahagia bisa bersilaturahim ke Pesantren Daarul Rahman. Saya banyak mendapat masukan dan nasihat dari Kiai Syukron Ma'mun," kata Menag melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/2/2021).

Kiai Syukron kata Yaqut, meyakini jika pemerintah melalui Kementerian Agama melibatkan atau mendengar masukan dari para kiai-kiai kampung maka akan ada masukan-masukan yang baik untuk membangun bangsa dan negara.

Gus Menteri mengatakan kehadiran pemerintah penting untuk penguatan pondok pondok pesantren di Indonesia. Harapannya, pondok pesantren di Tanah Air semakin berdaya saing dan mandiri.

Kedatangannya ke pondok pesantren tersebut sekaligus memantau dan melihat langsung kondisi instansi pendidikan agama itu di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman KH Syukron Ma'mun berharap Menteri Agama dapat melibatkan atau meminta masukan dari para kiai-kiai kampung.

"Insya Allah ajaklah kiai kampung dan kiai nonstruktural bicara nanti akan ada timbal balik yang baik," ujarnya.

Kendati berbeda generasi, Kiai Syukron tampak bahagia atas kedatangan Gus Menteri. Bahkan, Kiai Syukron yang kini berusia 80 tahun secara pribadi mengaku memiliki ikatan yang dekat dengan keluarga Gus Menteri.

Sebab, sejak muda Kiai Syukron sudah bersahabat akrab dengan kakek Gus Menteri yakni KH Bisri Mustofa. Bahkan, KH Bisri beberapa kali berkunjung ke pondok pesantrennya untuk memberikan ceramah pada 1970 hingga 1980-an.

Baca Juga: Sebut Jilbab Tak Boleh Dipaksa, Ulama NU: Putri Mufti Mesir Tidak Pakai

"Kunjungan Pak Menteri ini mengharukan saya. Dari hati saya mengharapkan agar Pak Menteri mengajak kiai-kiai kampung untuk urun rembuk dalam menentukan kebijakan," ujar dia. (Antara)