Suara.com - Komisi IX DPR mengusulkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar insentif tidak hanya diberikan kepada tenaga medis, namun juga harus mencakup kepada beragam profesi yang meliputinya yang turut andil dalam garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IX Nabil Harun mengatakan tindakan Kementerian Kesehatan yang berhasil mempertahankan keberadaan insentif untuk nakes sudah bagus, tetapi akan menjadi lebih bagus apabila insentif dapat dikembangkan kepada profesi lainnya.
"Di lapangan ada tenaga kebersihan, yang memandikan jenazah, dan petugas lain-lain di rumah sakit yang tidak masuk kategori nakes dan mereka juga rentan terpapar. Security, itu kemarin saya ngobrol dengan salah satu security di rumah sakit dia baru sembuh dari Covid-19," kata Nabil kepada Menkes dalam rapat kerja, Selasa (9/2/2021).
Nabil menyadari insentif bagi sejumlah profesi di atas memamg tidak ada karena tidak adanya petunjuk teknis atau juknis dari Kementerian Keuangan. Karena itu, Nabil meminta kepada Menkes Budi agar insentif untuk sejumlah profesi lainnya dimasukan dalam juknis.
"Karena juknis sedang disusun, bagaimana supaya mereka mendapatkan insentif, berapapun nilainya karena ini bentuk perhatian negara kepada mereka," ujar Nabil.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Anshori. Ia mengusulkan profesi lain turut masuk, di luar profesi nakes yang memang sudah ada juknis.
"Jangan hanya disurat itu saja, ada tukang gali kubur, bisa saja yang memandikan, itu tolong diperhatikan lah selain yang disebut dalam juknis itu," ujar Anshori.
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, yang memimpin jalannya rapat kerja sepakat dengan usulan insentif tersebut.
Ia memandang masih banyak profesi lain yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 selain nakes, yang memang butuh perhatian dan bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: DPR Harap Pers Terus Kawal Penegakan Hukum
"Saya rasa itu masukan sangat baik pak menteri karena tahu frontline itu bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi banyak sekali masyarakat kita yang menjadi frontline yabg beresiko terpapar dan bahkan meninggal," kata Charles.
Menanggapi hal itu, Menkes Budi mengatakan akan menerima usulan Komisi IX. Namun ia mengaku belum bisa menjanjikan usulan tersebut dapar terealisasi.
"Jadi memang kami akan masukan, tadi baru di-update ada view dari Kemenkeu, jadi mumpung lagi pembicaraan kami akan sampaikan aspirasi. Belum janji ya pak tapi akan kami masukan," kata Budi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi