Suara.com - Komisi IX DPR mengusulkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar insentif tidak hanya diberikan kepada tenaga medis, namun juga harus mencakup kepada beragam profesi yang meliputinya yang turut andil dalam garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IX Nabil Harun mengatakan tindakan Kementerian Kesehatan yang berhasil mempertahankan keberadaan insentif untuk nakes sudah bagus, tetapi akan menjadi lebih bagus apabila insentif dapat dikembangkan kepada profesi lainnya.
"Di lapangan ada tenaga kebersihan, yang memandikan jenazah, dan petugas lain-lain di rumah sakit yang tidak masuk kategori nakes dan mereka juga rentan terpapar. Security, itu kemarin saya ngobrol dengan salah satu security di rumah sakit dia baru sembuh dari Covid-19," kata Nabil kepada Menkes dalam rapat kerja, Selasa (9/2/2021).
Nabil menyadari insentif bagi sejumlah profesi di atas memamg tidak ada karena tidak adanya petunjuk teknis atau juknis dari Kementerian Keuangan. Karena itu, Nabil meminta kepada Menkes Budi agar insentif untuk sejumlah profesi lainnya dimasukan dalam juknis.
"Karena juknis sedang disusun, bagaimana supaya mereka mendapatkan insentif, berapapun nilainya karena ini bentuk perhatian negara kepada mereka," ujar Nabil.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Anshori. Ia mengusulkan profesi lain turut masuk, di luar profesi nakes yang memang sudah ada juknis.
"Jangan hanya disurat itu saja, ada tukang gali kubur, bisa saja yang memandikan, itu tolong diperhatikan lah selain yang disebut dalam juknis itu," ujar Anshori.
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, yang memimpin jalannya rapat kerja sepakat dengan usulan insentif tersebut.
Ia memandang masih banyak profesi lain yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 selain nakes, yang memang butuh perhatian dan bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: DPR Harap Pers Terus Kawal Penegakan Hukum
"Saya rasa itu masukan sangat baik pak menteri karena tahu frontline itu bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi banyak sekali masyarakat kita yang menjadi frontline yabg beresiko terpapar dan bahkan meninggal," kata Charles.
Menanggapi hal itu, Menkes Budi mengatakan akan menerima usulan Komisi IX. Namun ia mengaku belum bisa menjanjikan usulan tersebut dapar terealisasi.
"Jadi memang kami akan masukan, tadi baru di-update ada view dari Kemenkeu, jadi mumpung lagi pembicaraan kami akan sampaikan aspirasi. Belum janji ya pak tapi akan kami masukan," kata Budi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina