Suara.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menanggapi kekhawatiran sejumlah tokoh dan masyarakat mengenai buzzer yang kerap mengusik saat mereka melayangkan kritik terhadap pemerintah. Padahal belakangan, Presiden Jokowi sendiri yang meminta rakyat aktif memberikan kritik.
Azis menuturkan, masyarakat juga bisa mengkritisi pemerintah menggunakan buzzer. Dengan catatan, kata Azis, sepanjang kritikan yang disampaikan baik dan masyarakat paham atas apa yang mereka kritik.
"Ya soal buzzer ya tinggal ini, yang mengkritik juga pakai buzzer saja. Kan namanya dunia teknologi ya silakan saja begitu tidak ada masalah. Tapi sepanjang kritiknya kritik membangun untuk bangsa dan negara kita dukung," kata Azis di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (10/2/2021).
Azis mengatakan sepanjang kritikan terhadap pemerintah bersifat baik, membangun, mempertimbangkan segala aspek etika dan tata krama serta fakta dan data maka kritik bisa dilayangkan melalui jalur mana saja, termasuk media sosial lewat buzzer.
"Kritik bisa lewat mana saja, bisa lisan, bisa melalui media, bisa melalui tulisan, bisa melalui buku begitu," ujar Azis.
Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat lebih aktif menyampaikan kritikan terhadap pemerintah.
Rocky Gerung memberi balasan menohok dengan menyebut pernyataan tersebut bagian dari permainan dua muka karena menurutnya Presiden Jokowi masih bersembunyi di balik kebohongan komunikasi publik.
Komentar keras Rocky Gerung tersebut disampaikan dalam sebuah video berjudul "PRESIDEN JOKOWI MINTA DIKRITIK, PERMAINAN DUA MUKA" yang dibagikan lewat saluran YouTube miliknya, Selasa (9/2/2021).
Rocky Gerung menyinggung sosok eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Menko bidang Ekonomi dan Industri masa pemerintahan Gus Dur yakni Kwik Kian Gie soal kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang ini.
Baca Juga: Surat Pembaca: Ibu Disidang Usai Protes Pelayanan Publik, Masih Mau Kritik?
"Itu kalau orang Betawi baca headline itu, presiden minta dikritik, komentarnya 'muka gile lu'. Cara orang Betawi membalikkan fakta selalu ada lucunya, tepat sasaran. Seolah presiden gak paham tentang reason perkembangan terakhir kebeasan pers, politik oposisi," ujar Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com.
"Kwik Kian Gie, Susi Pudjiastuti, melampaui presiden. Silakan kritik artinya boleh ngomong tapi dijamin kebebasan, tapi kami tidak jamin kebebasan," sambungnya,
Hersubeno Arief menimpali dengan bertanya apakah kebebasan berbicara hanya ada pada saat mengucapkan pernyataan saja. Selebihnya belum tahu akan bagaimana.
"Jadi bebasnya pada waktu ngomong?" tanya Hersubeno Arief.
"Setelah ngomong, kebebasannya diambil. Ditunggu UU ITE, Bareskrim, ditunggu oleh putusan pengadilan. Itu paradoks, memberi sinyal bahwa kami tidak antikritik, pada waktu yang sama suruh perkarakan. Jadi itu pikiran yang kata orang muke gile lu," timpal Rocky Gerung.
Rocky Gerung kemudian menambahkan, sebenarnya Presiden Jokowi seolah memberi sinyal bahwa dia ingin mendapatkan kritik kecuali dari kalangan radikal.
Berita Terkait
-
Jokowi Minta Masyarakat Aktif Kritik, Bintang Emon: UU ITE Assalamualaikum
-
Surat Pembaca: Ibu Disidang Usai Protes Pelayanan Publik, Masih Mau Kritik?
-
Jokowi Minta Warga Kritik Pemerintah, Publik: Kena UU ITE dan Masuk Penjara
-
Lebih Ngeri dari Rezim Suharto, Kwik dan Susi Takut Bersuara di Era Jokowi
-
Bantah Suka Cela Agama, Haikal Hassan Janjikan Rp 1 M Buat Cari Buktinya
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah