Suara.com - Sekretaris Bidang Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim, mengatakan hingga saat ini partai yang diketuai Muhaimin Iskandar belum terpikirkan pesiapan untuk memghadapi pemilihan gubernur DKI Jakarta apabila diselenggarakan serentak pada 2024. Pernyataan Luqman itu seiring dengan mencuatnya sejumlah nama yang digadang bakal bertarung merebut DKI 1 kelak.
"PKB, yang saat ini menjadi bagian partai koalisi pemerintahan, pasti punya agenda sendiri terhada Pilkada 2024, termasuk Pilgub DKI. PKB belum berpikir ke sana. Saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024," kata Luqman kepada wartawan, Jumat (12/2/2021).
Namun, kata dia, apabila memang membicarakan mengenai Pilgub DKI Jakarta 2024 tentunya PKB sudah memiliki jajaran internal kader yang bisa didorong menjadi calon.
Luqman yang menjabat Wakil Ketua Komisi II itu menyebutkan sejumlah kader di PKB yang dirasa mumpuni mengikuti bursa calon gubernur maupun calon wakil gubernur DKI Jakarta, semisal Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI), Faisol Reza (Ketua Komisi VI DPR RI), Cucun Ahmad Syamrizal (Ketua FPKB DPR RI), dan Hasbiyallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta).
Selain dari kalangan kader, Luqman mengatakan PKB bukan tidak mungkin mengusung sejumlah nama di eskternal partai untuk menjadi cagub DKI 2024. Ada dua nama dari kalangan pesohor yang disebutkan Luqman.
"Dari luar unsur partai, PKB juga melirik artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai cagub DKI Jakarta 2024," kata Luqman.
Sebelumnya, Luqman Hakim tidak mempersoalkan adanya spekulasi dari Partai Demokrat soal Presiden Jokowi yang mempersiapan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilgub DKI 2024. Karena itu, kemudian Jokowi dan partai koalisi menolak merevisi Undang-Undang tentang Pemilu.
Luqman sendiri mempersilakan apabila Partai Demokrat menduga dan berspekulasi demikian. Menurutnya siapapun bebas berspekulasi karena tidak ada larangan.
"Namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja. Ini negeri bebas. Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," kata Luqman kepada wartawan, Jumat (12/2/2021).
Baca Juga: Andhika Pratama Minta Izin Nikah Lagi ke Ussy Sulistiawaty
Hanya saja, sebagai bagian dari koalisi pemerintah, Luqman mengatakan PKB tidak memiliki kepentingan terkait Gibran terhadap keputusan mereka untuk tidak melakukan revisi UU tentang Pemilu.
"Dugaan soal kaitan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada dengan kepentingan Pak Jokowi akan jadikan Gibran Gubernur DKI 2024, itu yang bisa jawab ya Pak Jokowi sendiri. Partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan seperti itu," ujarnya.
Berita Terkait
-
Teringat Syekh Ali Jaber, Raffi Ahmad Ungkap Masih Punya Hutang
-
Ditangkap BNN, Raffi Ahmad Basuh Kaki Amy Qanita Mohon Ampunan
-
Andhika Pratama Minta Izin Nikah Lagi ke Ussy Sulistiawaty
-
Diciduk BNN, Raffi Ahmad Merasa Dijebak dengan Barbuk Ganja
-
Raffi Ahmad hingga Crazy Rich Tanjung Priok Jadi Pengurus PP IMI
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
Terkini
-
Misteri Tanggul Beton Raksasa di Pesisir Cilincing, Proyek Siapa yang Ancam Mata Pencarian Nelayan?
-
Siapa Ibnu Masud? Bos Travel Riau Diduga Kelabuhi Khalid Basalamah soal Kuota Haji
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Bongkar Lobi-lobi Asosiasi Travel ke Kemenag
-
Keterlibatan Ustaz Khalid Basalamah di Kasus Kuota Haji Mulai Terlihat, Kini Ngaku Sebagai Korban
-
Alat Perekam Getaran Gempa di Gunung Kelud Rp1,5 Miliar Dicuri, Malingnya Gak Ngotak!
-
Nasib Bripda Abi Usai Lempar Helm ke Pelajar Hingga Kritis, Dihukum Demosi 5 Tahun!
-
Anggota Komisi I DPR Desak TNI Jelaskan Terkait Ferry Irwandi yang Dinilai Ancam Pertahanan Siber
-
Tak Sudi Disanksi Kasus Rantis Lindas Ojol, Kompol Cosmas dan Bripka Rohmad Kompak Banding
-
Tragis! Detik-detik Menkeu Nepal Ditelanjangi, Dipukuli, Dikejar Pendemo Sampai Masuk Sungai
-
Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Macet, Pramono: Kecuali di TB Simatupang