Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti sependapat dengan kegelisahan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sempat bertanya soal mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan polisi.
"Sangat benar (pernyataan JK). Jika dilihat respon masyarakat atas ajakan presiden agar masyarakat aktif mengeluarkan kritik justru lebih banyak mendapat tanggapan pesimis dari pada optimis," ujar Ray saat dihubungi Suara.com, Selasa (16/2/2021).
Ray menyebut tanggapan pesimis dari sejumlah masyarakat karena faktor menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi.
"Tanggapan pesimis dari pada optimis menunjukkan dua hal. Pertama, kepercayaan kepada presiden makin menurun. Gejalanya bukan saja pada pesimisme publik atas ajakan tersebut, tapi termasuk di dalamnya ajakan wakaf nasional yang disikapi dingin oleh masyarakat," ucap dia.
Ray menuturkan akan banyak masyarakat yang memperlihatkan pesimisme terhadap presiden dari pada gegap gempita menyambut ajakan.
Menurut Ray, Jokowi secara perlahan mulai kehilangan kemampuan mobilitas kesukarelawannnya
"Akan lebih banyak lagi gejala di mana masyarakat memperlihatkan pesimisme publik terhadap presiden dari pada gegap gempita menyambut ajakan. Presiden (Jokowi), secara perlahan, mulai kehilangan pesona kemampuan mobilitas kesukarelawanannya, seperti yang selama ini dilekatkan padanya," katanya.
Sebelumnya Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla diserang buzzer setelah melontarkan pernyataan mengenai kritik terhadap pemerintah.
Saat itu JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar
Menurut dia, perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.
Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.
Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang