Nus Kei Jadi Saksi di Sidang Lanjutan John Kei Cs

Suara.com - Sidang lanjutan kasus penganiayaan dan pembunuhan atas terdakwa John Kei bersama sejumlah anak buahnya kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/2/2021). Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Total ada tiga saksi yang dihadirkan JPU untuk memberikan keterangan. Mereka adalah Nus Kei, Angke Rumotora, dan Gaspar rahantoknam.

Pantauan Suara.com di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nus Kei tampak hadir dengan menggunakan batik berwarna cokelat. Majelis hakim pun telah tiba di ruang persidangan pada pukul 11.36 WIB.

"Sesuai agenda kita hari ini pemeriksaan saksi," kata hakim ketua Yulisar.

Sementara itu, terdakwa John Kei Cs masih belum terlihat di layar teleconfrence yang telah disediakan.

John Kei Cs tampak belum siap untuk mengikuti persidangan dari Rutan Mapolda Metro Jaya.

Atas dari itu, persidangan di skors sementara oleh majelis hakim hingga para terdakwa siap. Permintaan skors tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum John Kei.

Pada sidang perdana yang berlangsung Rabu (13/1/2021) lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan terhadap John Kei. JPU mendakwa John Kei dengan lima pasal berlapis.

Pasal dakwaan tersebut meliputi pembunuhan berencana, pengeroyokan hingga adanya korban meninggal serta kepemilikan senjata api dan senjata tajam. Dakwaan disiapkan oleh jaksa dengan ketua Bagus Wisnu.

Baca Juga: Ngaku Tak Tahu Ada yang Terbunuh, Pengacara Minta John Kei Dibebaskan

Dakwaan pertama, John Kei terancam pidana Pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 junto Pasal 55 ayat 2 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Kemudian pada dakwaan kedua, Pasal 338 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 junto Pasal 55 ayat 2 KUHP tentang pembunuhan. Dakwaan ketiga, Pasal 170 ayat 2 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pengeroyokan menyebabkan korban meninggal dunia.

Keempat, Pasal 351 ayat 2 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 junto pasal 55 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan. Kelima, Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI 1951 junto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam.