Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui tak bisa membuat 1,8 juta sumur resapan atau drainase vertikal di ibu kota sampai masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir 2022 mendatang. Padahal program ini sudah tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.
Riza mengatakan 1,8 juta sumur resapan dalam RPJMD itu merupakan kebutuhan Jakarta. Pihaknya tidak berencana mewujudkannya selama masa pemerintahan Anies ini.
"Perlu kami jelaskan kembali, yang dimaksud Pak Gubernur 1,8 (juta) itu kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam 5 tahun atau dalam 1 tahun," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/2/2021).
Menurut Riza, meski tertuang dalam RPJMD, pihaknya tak bisa membangun 1,8 juta sumur resapan dalam waktu lima tahun masa jabatan. Hal ini, kata Riza, serupa dengan kebutuhan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang tertuang dalam RJMD.
"Sama juga dengan kebutuhan MRT umpamanya, 230 km. Apa bisa selesai dua periode? Tidak, perlu waktu," jelasnya.
Untuk bisa mengerjakan seluruhnya, perlu dilakukan oleh pimpinan ibu kota lainnya. Sebab pengerjaannya bisa memakan waktu lebih dari satu periode masa jabatan.
"1,8 juta (sumur resapan) ini tidak hanya dikerjakan oleh pemprov, tapi juga dikerjakan oleh pihak swasta yang bertanggung jawab, umpamanya para developer, pemilik gedung, pemilik apartemen, perkantoran, industri dan sebagainya," pungkasnya.
Gubernur Anies sebelumnya berencana membuat 1,8 juta sumur resapan atau drainase vertikal demi mengatasi banjir diragukan pihak legislatif. Sebab, sampai saat ini realisasinya masih jauh dari target.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan target pembuatan sumur resapan itu tak realistis. Apalagi sampai saat ini baru sekitar 15 ribu sumur resapan yang dibuat.
Baca Juga: Rawan Tertular Covid-19, PDIP Minta Warga Banjir jadi Prioritas Vaksinasi
Sementara itu, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI, 1,8 juta sumur resapan itu harus selesai dibangun di akhir periode Anies menjabat, 2022 mendatang.
"Sumur resapan ini programnya pak gubernur di RPJMD, sebenarnya ada 1,8 juta kan rencananya. Nah, dari target itu sampai hari ini paling cuma sampai 15 ribuan," ujar Ida saat dikonfirmasi, Rabu (24/2/2021).
Selain itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sendiri di tahun 2020 ini baru membuat 2.974 sumur resapan.
Ida mengaku tak mengetahui alasan lambannya progres program itu.
"Saya enggak tahu kenapa pak gubernur membuat rencana itu di dalam RPJMD tapi kok tidak berjalan," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Pramono Bakal Gabungkan Kebijakan Anies dan Ahok untuk Tangani Banjir di Cipete, Andalkan Sumur Resapan
-
Ridwan Kamil Janji Mau Perbanyak Sumur Resapan Era Anies di Jakarta, Apa Alasannya?
-
Bantah Ditutup, Pemprov DKI Sebut Sumur Resapan Warisan Anies Justru Diperbaiki Biar Pengendara Aman
-
Dokter Tifa: Jakarta Sengaja Dibuat Banjir, Semakin Kuat Alasan Pindah Ibu Kota
-
Ogah Ikutan Bikin Sumur Resapan Versi Baru di Wilayahnya, Ini Alasan Wali Kota Jakut
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak