Suara.com - Mengakui negaranya sendiri tidak sempurna, Amerika Serikat mengumumkan ingin kembali terlibat dengan Dewan HAM PBB, setelah negara itu keluar tiga tahun lalu, saat masih di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Amerika Serikat mengumumkan akan bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada akhir tahun ini, ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Rabu (24/02), menandai keterlibatan internasional terbaru pemerintahan Joe Biden.
Di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat mundur dari Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2018, tetapi pemerintahan Biden kembali hadir sebagai pengamat awal bulan ini.
Dikutip dari Reuters, Blinken mengatakan: "Saya gembira mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengupayakan masuk dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk masa jabatan 2022-2024. Kami dengan rendah hati meminta dukungan dari semua negara anggota PBB dalam upaya kami untuk kembali duduk di kursi tubuh dewan ini," kata Blinken.
AS akui tidak sempurna di bidang HAM Dia mengakui bahwa negaranya tidak sempurna, tetapi mengatakan "kami berusaha setiap hari untuk meningkatkan, untuk meminta pertanggungjawaban diri kami," katanya.
"Amerika Serikat menempatkan demokrasi dan hak asasi manusia dipusat kebijakan luar negeri kita, karena hal itu penting untuk perdamaian dan stabilitas," kata Blinken.
"Komitmen ini kokoh dan didasarkan pada pengalaman kami sendiri dalam berdemokrasi: tidak sempurna dan sering kali gagal mencapai cita-cita kami sendiri, tetapi selalu berjuang untuk negara yang lebih inklusif, terhormat, dan bebas," katanya, dengan nada yang sangat berbeda dari pendahulunya, Mike Pompeo.
Kepala diplomat itu menyebutkan bahwa negaranya menghadapi tantangan terkait demokrasi dan HAM.
"Orang kulit berwarna di Amerika Serikat setiap hari berurusan dengan konsekuensi rasisme sistemik dan ketidakadilan ekonomi," ujar Blinken.
Baca Juga: Strategi Global, Cummins Pasok Mesin Truk dan Bus untuk Daimler
Dia menambahkan, bagaimanapun, AS secara terbuka menangani masalah seperti itu, yang menurutnya berbeda dengan rezim otoriter.
Untuk itu, Blinken berjanji bahwa Washington akan terus bersuara atas pelanggaran di negara-negara seperti Cina, Myanmar, Rusia dan Venezuela.
Pemilihan tahunan untuk keanggotaan dalam masa kerja tiga tahun kan diadakan di Sidang Umum PBB pada bulan Oktober.
Tidak bisa otomatis masuk kembali
Dikutip dari AFP, meskipun Washington telah berjanji untuk segera mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan dewan, namun tidak secara otomatis memperoleh kembali keanggotaan yang telah ditinggalkannya tiga tahun lalu.
"Saat Amerika Serikat terlibat kembali, kami mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat bagaimana menjalankan kinerjanya. Hal itu termasuk fokus yang tidak proporsional pada Israel," kata Blinken.
Berita Terkait
-
Tinggi 2,33 Meter, Olivier Rioux Catat Rekor sebagai Pebasket Tertinggi dalam Sejarah NCAA
-
Historis Harga Bitcoin Naik 96 Persen Pasca Pembatalan Shutdown Pemerintah AS
-
Rupiah Diprediksi Menguat, Analis Ungkap Efek Besar Akhir Shutdown AS ke Indonesia
-
Shutdown Pemerintah Amerika Serikat, Ribuan Penerbangan Terhenti
-
Perang Dagang Makin Panas! Amerika Serikat Resmi Larang Chip Nvidia ke China
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Ulah Camat di Karawang Diduga Tipu Warga Rp1,2 Miliar Modus Jual Rumah, Bupati Aep Syaepuloh Murka
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat