Dia mengeluh tentang "bias yang tak henti-hentinya" terhadap Israel dan "kemunafikan" karena mengizinkan negara-negara yang melanggar HAM duduk di meja perundingan.
Beberapa kritikan yang sama seperti sebelumnya
Sementara Amerika Serikat di bawah Presiden baru Joe Biden sangat ingin kembali ke dewan, Blinken menekankan bahwa negara itu masih setuju dengan beberapa kritik yang dilontarkan oleh pemerintahan sebelumnya.
Amerika Serikat telah lama mengeluhkan bahwa para pelanggar hak asasi terkemuka diberi kursi di dewan.
"Selain itu, kami akan fokus untuk memastikan bahwa keanggotaan dewan mencerminkan standar yang tinggi dalam penegakan HAM,” tambahnya.
"Mereka yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk seharusnya tidak menjadi anggota dewan ini," kata Blinken.
Saat ini keanggotaannya meliputi Cina, Rusia, dan Venezuela, bersama dengan Kuba, Kamerun, Eritrea, dan Filipina.
Dia dengan keras mengkritik perlakuan Rusia terhadap tokoh-tokoh oposisi politik, menuntut Moskow "segera dan tanpa syarat membebaskan Alexei Navalny, serta ratusan warga Rusia lainnya yang ditahan secara tidak sah karena menggunakan hak-hak mereka."
Dia juga mengecam "kekejaman" yang dilakukan di wilayah Xinjiang, Cina, mencela bahwa kebebasan fundamental dirongrong di Hong Kong, dan menyuarakan peringatan atas "kemunduran demokrasi" di Myanmar setelah kudeta 1 Februari lalu.
Baca Juga: Strategi Global, Cummins Pasok Mesin Truk dan Bus untuk Daimler
Mengembangkan pengungkapan kasus pembunuhan Khashoggi
Sementara itu dikutip dari AFP, Presiden AS, Joe Biden berencana menelepon Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud pada hari Rabu (24/02) menjelang pengumunan laporan intelijen tentang pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Dikutip dari Axios, laporan itu menyiratkan Putra Mahkota Saud, Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun 2018.
Selama kampanye tahun 2020, Biden menuduh putra mahkota Saudi memerintahkan pembunuhan tersebut, dengan menekankan bahwa dia tidak akan menjual senjata kepada Saudi dan berjanji untuk "menjadikan mereka paria sebagaimana adanya".
Sambungan telepon itu, jika terlaksana sesuai jadwal, akan menjadi percapakan pertama kali Bidensebagai presiden dengan raja Saudi, demikian menurut laporan Axios. ap/hp (rtr/afp,axios)
Berita Terkait
-
Pilot AS Tewas Ditembak OPM di Yahukimo, TNI Kerahkan 3 Heli untuk Evakuasi
-
Daftar Penumpang Pesawat AMA Korban Serangan KKB di Yahukimo, Pilot Asal AS Tewas
-
Iran Ancam Jet Tempur Amerika Serikat Lewat di Udara Selat Hormuz
-
Gelombang Panas Ekstrem Serang New York, Samai Rekor Suhu Terpanas 60 Tahun Silam
-
Mata Dunia Tertuju ke Iran, Pemakaman Ali Khamenei Dihadiri Perwakilan 30 Negara
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar