Dia mengeluh tentang "bias yang tak henti-hentinya" terhadap Israel dan "kemunafikan" karena mengizinkan negara-negara yang melanggar HAM duduk di meja perundingan.
Beberapa kritikan yang sama seperti sebelumnya
Sementara Amerika Serikat di bawah Presiden baru Joe Biden sangat ingin kembali ke dewan, Blinken menekankan bahwa negara itu masih setuju dengan beberapa kritik yang dilontarkan oleh pemerintahan sebelumnya.
Amerika Serikat telah lama mengeluhkan bahwa para pelanggar hak asasi terkemuka diberi kursi di dewan.
"Selain itu, kami akan fokus untuk memastikan bahwa keanggotaan dewan mencerminkan standar yang tinggi dalam penegakan HAM,” tambahnya.
"Mereka yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk seharusnya tidak menjadi anggota dewan ini," kata Blinken.
Saat ini keanggotaannya meliputi Cina, Rusia, dan Venezuela, bersama dengan Kuba, Kamerun, Eritrea, dan Filipina.
Dia dengan keras mengkritik perlakuan Rusia terhadap tokoh-tokoh oposisi politik, menuntut Moskow "segera dan tanpa syarat membebaskan Alexei Navalny, serta ratusan warga Rusia lainnya yang ditahan secara tidak sah karena menggunakan hak-hak mereka."
Dia juga mengecam "kekejaman" yang dilakukan di wilayah Xinjiang, Cina, mencela bahwa kebebasan fundamental dirongrong di Hong Kong, dan menyuarakan peringatan atas "kemunduran demokrasi" di Myanmar setelah kudeta 1 Februari lalu.
Baca Juga: Strategi Global, Cummins Pasok Mesin Truk dan Bus untuk Daimler
Mengembangkan pengungkapan kasus pembunuhan Khashoggi
Sementara itu dikutip dari AFP, Presiden AS, Joe Biden berencana menelepon Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud pada hari Rabu (24/02) menjelang pengumunan laporan intelijen tentang pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Dikutip dari Axios, laporan itu menyiratkan Putra Mahkota Saud, Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun 2018.
Selama kampanye tahun 2020, Biden menuduh putra mahkota Saudi memerintahkan pembunuhan tersebut, dengan menekankan bahwa dia tidak akan menjual senjata kepada Saudi dan berjanji untuk "menjadikan mereka paria sebagaimana adanya".
Sambungan telepon itu, jika terlaksana sesuai jadwal, akan menjadi percapakan pertama kali Bidensebagai presiden dengan raja Saudi, demikian menurut laporan Axios. ap/hp (rtr/afp,axios)
Berita Terkait
-
Surplus Dagang Tembus 5 Tahun Lebih, RI Makin Untung Lawan AS dan India
-
Sejarah Terukir! Prabowo Ikuti Jejak Soekarno di PBB, Apa Kata Dunia?
-
Donald Trump Sambut Positif Desakan Perdamaian di Gaza, Pencitraan Semata?
-
Profil Glory Lamria, Disorot Terima Fasilitas Mewah Saat Sambut Prabowo di Amerika
-
Klaim Akhiri 7 Perang, Donald Trump Sindir PBB Cuma Pandai Menulis Surat
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah