Suara.com - DPP Partai Demokrat membantah tudingan bekas kadernya, Jhoni Allen Marbun yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengkudeta Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum pada 2013 silam. Menurutnya SBY justru melindungi Anas.
"Kalau dibilang bapak SBY kudeta Anas, sejarah partai Demokrat justru melindungi Anas," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Herzaky mengatakan, atas permintaan DPD dan DPC agar digelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB untuk menggantikan Anas sebagai ketua umum justru majelis tinggi partai memutuskan melindungi hak Anas. Padahal elektabilitas ambruk usai masalah kasus korupsi yang menjerat Anas.
"Karena Anas baru diterpa isu dan belum menjadi tersangka. Majelis Tinggi Partai lakukan penyelamatan hak Anas sebagai ketum sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Itu ada dalam AD ART," ujarnya.
Lebih lanjut, Herzaky menilai apa yang disampaikan Jhoni dianggapnya hanya sebuah nyanyian sumbang dari kader yang kecewa karena dipecat secara tidak terhormat dari partai.
"Jangan baperlah. Mereka kan bukan kader kami lagi. Jangan lagi bawa-bawa nama Partai Demokrat," tuturnya.
SBY Dituding Kudeta Anas
Eks Politikus Partai Demokrat Jhoni Allen menuding bahwa SBY telah melakukan kudeta posisi ketua umum Demokrat yang kala itu dipimpin Anas Urbaningrum.
Jhoni menceritakan, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat kala itu membentuk presidium untuk menanggapi Anas Urbaningrum yang terbelit kasus hukum tapi belum berstatus sebagai tersangka. Anas kala itu duduki jabatan sebagai ketum partai hasil Kongres II Demokrat di Bandung 2010.
Baca Juga: Jhoni Allen Bongkar saat SBY Kudeta Posisi Anas Urbaningrum di Demokrat
"SBY selaku ketua dewan pembina PD dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk Presidium dimana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai Demokrat sebagai Ketum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di PD," kata Jhoni dalam video keterangannya yang diterima Suara.com, Senin (1/3/2021).
Kemudian menurut Jhoni, usai Anas ditetapkan sebagai tersangka terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) atau Kongres III Demokrat di Bali 2013 silam. Dalam KLB itu SBY terpilih langsung menggantikan Anas sebagai ketum. SBY menurutnya, sempat bilang hanya akan meneruskan kepemimpinan hingga 2015 saja.
Tak sampai di situ, Jhoni juga mengklaim, dirinya telah diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, Marzuki adalah pemegang suara terbesar kedua usai Anas pada Kongres di Bandung.
"Pada Kongres IV 2012 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya kongres agar dia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri, dan para kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO