Suara.com - Lebih dari 600 polisi berbalik arah menjadi menolak kudeta junta militer, dan ikut bersama warga melakukan demonstrasi umum sejak 1 Februari 2021.
Menyadur The Irrawaddy, Sabtu (6/3/2021) jumlah polisi yang mengundurkan diri dari institusi meningkat tajam, sejak junta militer memerintahkan menembak mati para demonstran, akhir Februari.
Anggota dari Departemen Investigasi Kriminal, Satuan Khusus, Polisi Keamanan Turis, Polisi Keamanan dan balai pelatihan telah meninggalkan tugas mereka untuk melawan rezim militer, menurut seorang petugas di Naypyitaw.
Ada lebih dari 500 polisi yang berpartisipasi dalam gerakan pembangkangan sipil (CDM) pada hari Kamis (4/3).
Sementara 100 lainnya bergabung dengan gerakan massa demokratis pada hari Jumat (5/3). Petugas itu mengatakan tidak ada protes polisi yang dilaporkan di Negara Bagian Rakhine.
Petugas tersebut mengungkapkan jika partisipasi Mayor Satuan Khusus Tin Min Tun dalam CDM berdampak besar di lingkungan polisi.
"Saya tidak lagi ingin mengabdi di bawah rezim militer. Saya telah bergabung dengan pegawai negeri yang berpartisipasi dalam CDM." tulis Mayor Tin Min Tun di akun Facebooknya.
Dia mengungkapkan rasa hormat kepada kaum muda pengunjuk rasa memimpin gerakan melawan rezim militer, yang menahan pemimpin mereka yakni Aung San Suu Kyi.
Seorang perwira senior, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada The Irrawaddy, "Masih belum ada perintah untuk mengambil tindakan terhadap polisi yang telah bergabung dengan CDM."
Baca Juga: Profil Ma Kyal Sin alias Ding Jia Xi, Korban Demo Myanmar
Ia melanjutkan, "Para komandan hanya meminta untuk membawa mereka kembali, membujuk mereka kembali bertugas dan menyelesaikan masalah."
Namun, tidak ada petugas yang bergabung dengan CDM mau kembali bekerja. Tak pula ada polisi yang ditahan karena membelot.
Seorang polisi di Yangon, yang bergabung dengan CDM, berkata, "Saya tidak tahan melihat banyak orang mengalami masalah sehingga beberapa orang bisa makmur."
"Saya tahu biji wijen tidak bisa membuat minyak, tapi saya memilih untuk pergi, berkata pada diri sendiri bahwa mereka setidaknya akan kehilangan seorang petugas untuk menekan pengunjuk rasa jika saya berhenti," ujarnya.
Polisi yang berpartisipasi dalam CDM mengatakan, mereka hanya akan menerima pemerintahan sipil terpilih.
Mayoritas petugas yang telah bergabung dengan CDM mengajukan pengunduran diri. Sementara beberapa hanya memberi tahu atasan, bahwa mereka bergabung dengan gerakan itu, kata seorang petugas di Naypyitaw.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar