Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta seluruh pihak yang terlibat dalam polemik Partai Demokrat untuk tetap menjaga protokol kesehatan mengingat pandemi belum terkendali.
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K Ginting menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi setiap pelanggaran prokes.
"Imbauan dari satgas tetap menghindari kerumunan, jadi bagi satgas tidak ada toleransi untuk melonggarkan 3M, sebisa mungkin jaga jarak," kata Alexander saat dihubungi Suara.com, Senin (8/3/2021).
Alexander juga meminta semua orang yang terlibat dalam kongres tersebut untuk memantau perkembangan kesehatannya, jika mengalami gejala covid-19 segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat.
"Kalau ada pelanggaran maka itu harus tercatat dan semua yang hadir kan punya alamat, nanti sampai Jakarta punya eHAC (Indonesia Health Alert Card), kalau sakit harus melaporkan diri dalam 14 hari," tegasnya.
Dia juga menyebut Satgas Covid-19 daerah tengah memeriksa sejumlah penegakan protokol kesehatan di acara KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat (5/3/2021) lalu.
"Nanti pasti akan dilihat dari segi penyelenggara, penyedia sarana, dan protokol kesehatan itu dicek dari pemilik hotel, panitianya, dan proses bersidangnya ini tanggung jawab ketua sidangnya," jelasnya.
Sementara, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri dari Pimpinan Pusat Wilayah Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya (PW GPI) akan melaporkan panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Bareskrim Polri hari ini atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
Ketua Umum PW GPI Rahmat Himran dalam keterangannya mengatakan pihaknya akan melaporkan doa orang panitia acara KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Keduanya, yakni Jhoni Allen Marbun dan Darmizal.
Baca Juga: Polri Turun Tangan Jika Kisruh Dualisme Partai Demokrat Ganggu Kamtibmas
Hasil KLB tersebut menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara sepihak menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Berita Terkait
-
AHY Ungkap Fakta di Balik Momen Jabat Tangan dengan Moeldoko
-
AHY Masuk Istana, Elite Demokrat Warning Moeldoko: Tetap Lawan Jika Tidak Lakukan Hal Ini
-
RSDC Wisma Atlet Kemayoran Resmi Ditutup Hari Ini, Nakes dan Relawan Purna Tugas
-
Satgas Covid-19: Subvarian XBB Merebak, Prokes Liburan Akhir Tahun Harus Diperketat
-
Pandemi Covid-19 Terkendali, PB IDI Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Terlalu Euforia
Terpopuler
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode, Zulhas: Realisasikan Program 5 Tahun Nggak Cukup
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman