Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta seluruh pihak yang terlibat dalam polemik Partai Demokrat untuk tetap menjaga protokol kesehatan mengingat pandemi belum terkendali.
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K Ginting menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi setiap pelanggaran prokes.
"Imbauan dari satgas tetap menghindari kerumunan, jadi bagi satgas tidak ada toleransi untuk melonggarkan 3M, sebisa mungkin jaga jarak," kata Alexander saat dihubungi Suara.com, Senin (8/3/2021).
Alexander juga meminta semua orang yang terlibat dalam kongres tersebut untuk memantau perkembangan kesehatannya, jika mengalami gejala covid-19 segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat.
"Kalau ada pelanggaran maka itu harus tercatat dan semua yang hadir kan punya alamat, nanti sampai Jakarta punya eHAC (Indonesia Health Alert Card), kalau sakit harus melaporkan diri dalam 14 hari," tegasnya.
Dia juga menyebut Satgas Covid-19 daerah tengah memeriksa sejumlah penegakan protokol kesehatan di acara KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat (5/3/2021) lalu.
"Nanti pasti akan dilihat dari segi penyelenggara, penyedia sarana, dan protokol kesehatan itu dicek dari pemilik hotel, panitianya, dan proses bersidangnya ini tanggung jawab ketua sidangnya," jelasnya.
Sementara, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri dari Pimpinan Pusat Wilayah Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya (PW GPI) akan melaporkan panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Bareskrim Polri hari ini atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
Ketua Umum PW GPI Rahmat Himran dalam keterangannya mengatakan pihaknya akan melaporkan doa orang panitia acara KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Keduanya, yakni Jhoni Allen Marbun dan Darmizal.
Baca Juga: Polri Turun Tangan Jika Kisruh Dualisme Partai Demokrat Ganggu Kamtibmas
Hasil KLB tersebut menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara sepihak menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Berita Terkait
-
AHY Ungkap Fakta di Balik Momen Jabat Tangan dengan Moeldoko
-
AHY Masuk Istana, Elite Demokrat Warning Moeldoko: Tetap Lawan Jika Tidak Lakukan Hal Ini
-
RSDC Wisma Atlet Kemayoran Resmi Ditutup Hari Ini, Nakes dan Relawan Purna Tugas
-
Satgas Covid-19: Subvarian XBB Merebak, Prokes Liburan Akhir Tahun Harus Diperketat
-
Pandemi Covid-19 Terkendali, PB IDI Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Terlalu Euforia
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting