Suara.com - Jajaran Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko dikabarkan akan mendatangi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Selasa (9/3/2021) ini. Kedatangan jajaran Demokrat hasil KLB Deli Serdang tersebut untuk serahkan AD/ART partai yang baru.
Namun, penjagaan aparat kepolisian di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini jauh berbeda pada saat kubu Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi sejak pukul 09.30 WIB, tak nampak penjagaan ketat dari aparat kepolisian di Kemenkumham. Terlihat kali ini lebih banyak pengamanan dalam (Pamdal) yang bertugas dan bersiaga.
Kemarin saat kubu Demokrat AHY datang ke Kemenkumham, terlihat puluhan personel aparat kepolisian berjaga dan bersiaga. Bahkan di antara personel dilengkapi dengan senjata gas air mata.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Azis Andriansyah pada Senin kemarin pihaknya sengaja menerjunkan 3 kompi personel kepolisian. Hal itu untuk mencegah terjadinya bentrokan antara dua partai berlambang mercy tersebut.
Adapun hingg kekinian belum nampak adanya tanda-tanda kedatangan Demokrat kubu Moeldoko ke Kemenkumham. Para awak media masih menunggu di lokasi.
Kubu Moeldoko
Jajaran Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko akan mendatangi Kemenkumham, hari ini. Kedatangan jajaran Demokrat hasil KLB Deli Serdang tersebut untuk serahkan AD/ART partai yang baru.
Sejatinya Demokrat kubu Moeldoko ini akan mendatangi Kemenkumham tepatnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin (8/3/2021) kemarin. Namun, hingga sore hari menjelang mereka urung datang.
Baca Juga: Kubu AHY: Jangan Manipulasi AD/ART Demokrat Demi Ambisi Politik!
Justru di hari yang sama, Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke Kemenkumham untuk menyerahkan sejumlah dokumen barang bukti yang menyatakan Demokrat hasil KLB Deli Serdang ilegal.
Salah satu penggagas KLB Demokrat Deli Serdang, Hencky Luntungan, berdalih bahwa absenya kubu Moeldoko ke Kemenkumham kemarin lantaran masih ada sejumlah dokumen AD/ART dan kepengurusan yang belum rampung.
Menurutnya, AD/ART hasil KLB Deli Serdang akan berbeda dengan hasil Kongres Demokrat 2020 saat AHY terpilih sebagai ketua umum. AD/ART 2020 disebutnya akan pihaknya cabut.
Berita Terkait
-
Demo BEM UI Hari Ini, Polisi Turunkan Ribuan Personel Tanpa Senjata Api
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
7 Fakta Mencengangkan di Balik Bebas Bersyaratnya Setya Novanto
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK: Ingat, Dosa Korupsi E-KTP Adalah Kejahatan Serius!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah