Suara.com - Keterlibatan mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin yang memberikan uang kepada sejumlah peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, disebut sebagai bentuk kegagalan dalam memberikan pendidikan politik.
Hal itu disampaikan peneliti Politik dari Formappi, Lucius Karus.
“Gagal memberikan pendidikan politik yang berintegritas,” kata Karus saat dihubungi Suara.com, Selasa (9/3/2021).
Menurutnya, keterlibatan Nazaruddin dalam KLB itu menjadi sebuah bukti abainya Demokrat kubu Moeldoko memberikan pendidikan politik yang berintegritas.
“Bagaimana mereka yang sudah divonis korupsi masih bisa bicara soal integritas dalam hal apapun,” kata Karus.
Ia kemudian tidak heran jika ada pemberian uang dalam KLB itu. Menurutnya pemberian uang di KLB menunjukan Partai Demokrat belum menunjukan sikap antikorupsi.
“Maka tak mengherankan jika ada isi pemberian uang oleh Nazaruddin kepada beberapa peserta KLB. Ya, artinya tak ada tanda-tanda mendorong Demokrat sebagai partai bersih ke depannya,” ujarnya.
Namun, kegagalan menghadirkan kader yang berintegritas bukan hanya disematkan bagi Demokrat kubu KLB, tapi juga Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu kata Karus, dapat dilihat dari kehadiran Andi Malarangeng dalam beberapa kesempatan agenda Demokrat.
Baca Juga: Penggagas KLB Demokrat Kecam Iti Mau Santet Moeldoko: Sekolah di Mana Dia?
Diketahui mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini merupakan mantan terpidana korupsi proyek Hambalang beberapa waktu silam.
“Menjadi terpidana walau sudah dibebaskan tak akan menghilangkan noktah kepribadian yang telah mengabaikan etika melalui tindakan korup yang telah terbukti mereka lakukan,” ujar Karus.
Karenanya Karus menyatakan, sulit bagi Demokrat mengubah citranya dari sebagai partai yang bersih perkara tindak pidana korupsi.
“Bagaimana Demokrat mau mengubah citra partai sebagai partai antikorupsi misalnya jika sosok-sosok yang justru menjadi simbol korupsi itu masih menjadi figur central,” ujarnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin sempat beri sejumlah uang ke peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, Deli Serdang, Sumut, yang kecewa.
Hal itu disampaikan Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Kotamobagu, Gerald Pieter Runtuthomas, melalui sebuah video testimoni yang dipertontonkan langsung dihadapan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran pengurus partai di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden