Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui urusan jual beli tanah di Ibu Kota bukanlah perkara mudah. Misalnya baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka perkara pembelian lahan.
Riza mengatakan kasus hukum dalam jual beli lahan kerap kali terjadi. Bahkan sengketa tanah terus saja muncul hingga sekarang.
"Memang soal kasus tanah di DKI Jakarta sudah kita ketahui sejak lama bukan pekerjaan yang mudah," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Menurut Riza, sudah banyak oknum yang menjadi mafia tanah. Demi mencegahnya, pihaknya bekerja sama dengan aparat seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghindari permainan mafia tanah.
"Kemudian pihak penegak hukum, aparat dan sebagainya yang terkait untuk sama sama kita mencermati, meneliti dalam proses pembelian lahan memang harus hati-hati," jelasnya.
Karena itu, ke depannya dalam pembelian lahan oleh Pemprov, masalah administrasi akan diperketat. Semua syarat dan ketentuan harus lengkap sebelum memutuskan akan membeli tanah yang ada.
"Kalau kemudian terjadi ada masalah, di sini kita akan melihat siapa yang sengaja merubah data, memanipulasi sertifikat, menduplikasi, dan sebagainya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi