Jejak Gelap Eritrea Dalam Perang Ethiopia

Suara.com - Dendam lama diyakini mendorong Eritrea mencampuri konflik di Etiopia. Atas undangan Addis Ababa, Eritrea perlahan memperluas wiayah teritorialnya di Tigray, dengan mengorbankan warga sipil.

Ketika Eritrea, salah satu negara paling represif di dunia, mengirimkan pasukannya melintasi kawasan perbatasan di utara Tigray, pemantau internasional dan warga lokal melaporkan salah satu delik kejahatan kemanusiaan paling kejam dalam perang saudara di Etiopia.

Tentara dari negeri jiran itu dituduh melakukan pembantaian di sejumlah lokasi, dan menyisakan kerusakan yang kian memanaskan konflik.

Eritrea adalah musuh bebuyutan Fron Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Partai yang memiliki angkatan perangnya sendiri itu menguasai politik Etiopia selama hampir tiga dekade, sebelum terdepak ketika Abiy Ahmed menjadi perdana menteri pada 2018.

Eritrea dan TPLF sempat menjalin koalisi pada 1991. Saat itu gerilayawan pemberontak Eritrea membantu TPLF menggusur diktatur Mengistu Hailemariam.

Tapi setelah Eritrea memerdekakan diri dari Etiopia pada 1993, kedua negara mulai bersitegang ihwal kawasan perbatasan dan jalur dagang.

Awal perpecahan

Pada Mei 1998, pemerintah di Asmara mengirimkan pasukan melintasi perbatasan dan menduduki kota Badme di Tigray.

Invasi itu disambut perlawanan oleh milisi TPLF, yang mendapat pasokan senjata dari pemerintah Etiopia.

Baca Juga: Ketahui Manfaat Biji Teff, Superfood dari Tanah Ethiopia

Pemilihan Abiy pada 2018 memicu perubahan dramatis dalam hubungan dengan jiran di utara.

Hanya dalam beberapa pekan, dia dan Presiden Isaias Afwerki menandatangani deklarasi damai. Perang yang menewaskan sekitar 80.000 orang itu berakhir pada Desember 2000.

Tapi kecurigaan dan rasa tidak percaya antara Eritrea dan TPLF menetap. Perjanjian damai yang dijalin Etiopia dan Eritrea menempatkan TPLF dalam posisi sulit, terapit di antara musuh di utara dan sekutu yang dianggap membelot di Addis Ababa.

Tapi perdamaian yang melambungkan nama Abiy sampai memenangkan Nobel Perdamaian pada 2019 itu membuahkan ketegangan baru dengan Tigray.

Sang perdana menteri melihat TPLF sebagai hambatan utama bagi kebijakan reformasinya.

TPLF akhirnya keluar dari pemerintahan setelah Abiy membubarkan koalisi dan menggelar pemilihan umum.