Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, melihat ada strategi tarik ulur, di balik Partai Demokrat kubu Moeldoko yang hingga kini belum mendaftarkan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang ke Kemenkumham.
Ujang berpendapat strategi itu digunakan lantaran kubu Moeldoko saat ini tengah melakukan lobi politik guna mendapatkan kepastian hasil KLB dapat disahkan Kemenkumham.
"(Kubu Moeldoko) sedang main tarik ulur, bukan menunda-nunda tapi sedang melobi untuk mendapatkan acc. Mereka itu kan KLB ilegal tak sesuai AD/ART partai dan UU," kata Ujang kepada Suara.com, Jumat (12/3/2021).
Setelah mendapat kepastian, menurut Ujang, kubu Moeldoko pasti akan mendaftar.
Padahal diketahui, pihak Moeldoko sebelumnya berencana mendaftarkan pada Senin (8/3) tapi batal. Sehari setelahnya muncul klaim bahwa mereka sudah ke Kekemenkumham. Namun pasa Kamis (11/3), mereka menegaskam belum mendaftarkam hasil KLB Deli Serdang.
"Makanya mereka melakukan strategi tarik ulur dan lobi agar pasti, agar dapat kepastian disahkan. Karena percuma jika diajukan namun tak disahkan. Lalu juga sedang atur dokumen agar seolah-olah legal," kata Ujang.
Jika strategi lobi itu benar dilakikan, Ujang mengatakan patut diduga kubu Moeldoko saat ini hanya tinggal menunggu campur tangan pemerintah. Tetapi di sisi lain, Ujang menyayangkan apabila kemudian pemerintah menyepakati strategi tersebut karena dinilai menjadi intervensi.
"Begitulah, karena ini kan sudah terbuka ke publik, rakyat sudah tahu mana yang legal dan ilegal. Kita tunggu saja keptusan Menkumham. Apapun keputusannya akan terlihat. Jika disahkan berarti terjadi intervensi dan jika tak disahkan di situlah ada keadilan," kata Ujang.
Untuk diketahui, Partai Demokrat kepemimpinan Moeldoko menyatakan belum mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca Juga: Ngaku Diajak Kudeta Demokrat, Gatot Nurmantyo Disentil Keras Kubu Moeldoko
Pernyataan tersebut berubah setelah pihaknya pada Selasa (9/3/2021) mengklaim telah mendaftarkan secara resmi hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham secara diam-diam.
"Ya begini, ini kan saudara-saudara saya ini saking semangatnya, terlalu semangat (sebut telah mendaftar), ya nggak apa-apa juga," kata Sekjen Demokrat KLB Deli Serdang di Kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
Jhoni mengatakan, hasil KLB yang di dalamnya berada AD/ART dan kepengurusan Demokrat yang baru itu akan didaftarkannya jika sudah siap. Ia mengatakan, enggan terburu-buru.
"Sesegera mungkin (mendaftarkan). Tidak perlu buru-buru, tidak perlu demo-demo," ungkapnya.
Lebih lanjut, Jhoni menyampaikan, saat ini hasil KLB Deli Serdang yang akan didaftarkan ke Kemenkumham masih kurang soal dokumentasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi kelengahan pihaknya.
"Hanya dokumentasi bahwa acara betul, pesertanya penuh, bahkan di luar. Itu memang sedikit kita lengah karena tidak ada niat lain lainnya, dokumentasi saja. Sedang dikumpulkan dari yang membawa kamera itu," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo
-
Cak Imin Ungkap Obrolan PKB Bareng Prabowo di Istana: dari Sistem Pilkada hingga Reshuffle?
-
Geger Tragedi Siswa SD di NTT, Amnesty International: Ironi Kebijakan Anggaran Negara
-
Rute MRT Balaraja Dapat Restu Komisi D DPRD DKI: Gebrakan Baru Transportasi Aglomerasi
-
Wamensos Minta Kepala Daerah Kaltim & Mahakam Ulu Segera Rampungkan Dokumen Pendirian Sekolah Rakyat
-
Dukung 'Gentengisasi' Prabowo, Legislator Demokrat: Program Sangat Menyentuh Masyarakat
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim